jpnn.com, BARCELONA - Kalau ada pejabat yang posisinya paling sulit di Catalunya saat ini, barangkali, dia adalah Ada Colau. Selama ini dia masuk kelompok yang tidak menghendaki Catalunya berpisah dari Spanyol. Tetapi, dia juga menolak penerapan Pasal 155 Konstitusi oleh pemerintah pusat.
Nah, menyusul deklarasi kemerdekaan Catalunya pada Jumat lalu, yang lantas direspons dengan pengambilalihan pemerintahan di wilayah otonom itu oleh Spanyol, di mana Colau bakal berdiri?
BACA JUGA: Egy Maulana Lebih Tertarik Main di Spanyol Ketimbang Jerman
’’Seharusnya semua pihak bisa menahan diri,’’ katanya.
Tetapi, bukan hanya Colau seorang diri yang terombang-ambing pada masa transisi ini. Warga Catalunya juga terbelah di hadapan begitu banyak pertanyaan: jadikah mereka merdeka?
BACA JUGA: Barcelona Menang Tiga Gol di Kandang Real Murcia
Kalaupun merdeka, apakah akan mendapat pengakuan internasional? Kalaupun mendapat pengakuan, bagaimana masa depan selepas dari Spanyol?
Sebab, sejak milenium baru bermunculan negara-negara baru. Ada yang tumbuh stabil. Tetapi, ada pula yang kondisinya masih tetap kacau balau.
BACA JUGA: Gol Kontroversial Warnai Laga Barcelona vs Malaga
Untuk saat ini, jalan Catalunya menuju kemerdekaan sepenuhnya masih jauh. Sebab, kontrol kini berada di tangan pemerintahan pusat yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mariano Rajoy.
Wakil PM Soraya Saenz Santamaria akan menjadi pemimpin sementara di Catalunya. Menteri-menteri di Spanyol bertugas mengambil alih tugas-tugas administrasi.
Itu menyusul pembekuan pemerintahan regional Catalunya di bawah kepemimpinan Carles Puigdemont. Langkah tersebut didasarkan kepada pasal 155 yang berlaku mulai kemarin (28/10) dan penerapannya.
Parlemen Spanyol tidak lama menyetujui penerapannya setelah pemerintahan regional Catalunya yang berpusat di Barcelona mendeklarasikan kemerdekaan pada Jumat lalu (27/10).
Setelah dua pengumuman penting itu, dua kubu yang pro dan kontra dengan kemerdekaan turun ke jalan di Barcelona. Penduduk yang mendukung kemerdekaan berkumpul di Sant Jaume Squera yang berada di depan gedung pusat pemerintahan Catalunya.
Mereka mengibarkan bendera Catalunya dan bernyanyi lagu-lagu tradisional dengan bahasa Catalan. Massa meluapkan kegembiraannya setelah menunggu deklarasi hampir sebulan.
Mereka tidak peduli jika deklarasi kemerdekaan itu tak diakui Spanyol dan negara-negara yang lain. Setidaknya Uni Eropa (UE), Jerman, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Kanada, Turki, dan Republik Irlandia sudah menyatakan bahwa mereka mendukung Spanyol.
Hingga kini, belum ada negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Catalunya.
Puigdemont sudah meminta kepada pendukungnya untuk menjaga momentum kemerdekaan dengan cara-cara damai. Mantan pemimpin Catalunya itu tengah bertaruh dengan nasibnya.
Sebab, saat ini kejaksaan Spanyol tengah menyiapkan dakwaan makar untuk Puigdemont dan kemungkinan akan selesai pekan depan. Jika terbukti melakukan makar, dia bisa mendekam di penjara selama 30 tahun.
Suasana menjadi membingungkan karena di mata kalangan pro kemerdekaan, hukum Spanyol tidak berlaku lagi di Catalunya. Jadi, Puigdemont juga tidak bisa diadili.
’’Kita harus berjuang tanpa kekerasan dan cercaan. Tetapi, bersikap menghormati rakyat dan opini mereka,’’ kata Puigdemont kemarin.
Di pihak lain, massa pendukung Spanyol juga turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan menyerukan persatuan. Hingga kemarin (28/10), dua kubu masih memenuhi jalanan Barcelona dan Madrid.
Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengambil alih kekuasaan dengan cara damai dan menghindari penahanan. Selain di jajaran eksekutif pemerintahan regional, Madrid memecat Josep Lluis Trapero, kepala polisi Catalunya. Dia digantikan wakilnya, Ferran López.
Mengambil alih pemerintahan Catalunya tidak akan semudah membalik telapak tangan. Seluruh prosesnya kompleks dan bakal mendapat perlawanan dari para pendukung kemerdekaan.
Mossos d’Esquadra –kepolisian Catalunya– yang mendukung Catalunya merdeka tidak akan melaksanakan perintah Madrid untuk mengusir para pejabat di wilayah tersebut.
Itu sudah mereka tunjukkan saat referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Kemarin beredar memo yang diberikan ke anggota Mossos d’Esquadra agar mereka bersikap netral dan tidak memihak untuk menghindari konflik.
’’Kita harus ingat bahwa tanggung jawab kita ialah menjamin keamanan semua orang dan membantu seluruh proses terlaksana tanpa adanya insiden.’’ Demikian bunyi tulisan di memo yang tidak bertulis nama pembuatnya itu.
Organisasi yang menamakan diri Assemblea Nacional Catalan (ANC) juga menyerukan agar para pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengikuti perintah pemerintah pusat. Mereka harus membangkang dengan damai.
Belum diketahui bagaimana nanti pemerintah pusat menyingkirkan para pejabat dan PNS di Catalunya. Hal senada diungkapkan kelompok CSC. Mereka mengampanyekan mogok masal mulai Senin (30/10) hingga 9 November mendatang.
Banyak pihak meminta agar konflik di Catalunya diselesaikan secara damai. Presiden UE Donald Tusk menegaskan dukungannya untuk Spanyol. Namun, dia meminta agar Madrid menggunakan kekuataan argumen untuk menyelesaikan konflik.
Tidak lagi memakai kekuatan fisik seperti layaknya referendum lalu. Hal senada diungkapkan pemerintah AS. ’’Kami mendukung langkah-langkah konstitusional untuk menjaga Spanyol tetap kuat dan bersatu,’’ ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert. (Reuters/AlJazeera/BBC/sha/c4/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barcelona Ancam Deklarasi, Madrid Bahas Pencabutan Otonomi
Redaktur & Reporter : Adil