jpnn.com, MADRID - Seharusnya krisis antara Spanyol dan Catalunya berakhir kemarin, Kamis (19/10). Itu jika Carles Puigdemont, pemimpin tertinggi Catalunya, menuruti permintaan Madrid untuk membatalkan hasil referendum.
Faktanya, Puigdemont malah menantang Perdana Menteri (PM) Mariano Rajoy dengan ancaman. Akibatnya, Spanyol dan Catalunya terseret dalam krisis yang semakin dalam.
BACA JUGA: F-18 Terbakar Saat Lepas Landas, Pilot Tewas
”Jika pemerintah (pusat, Red) terus-menerus menghindari dialog dan melanjutkan represi terhadap kami, parlemen Catalunya tak punya jalan lain, kecuali mendeklarasikan kemerdekaan,” ancam Puigdemont ketika berpidato di hadapan pendukungnya di Barcelona kemarin.
Deklarasi kemerdekaan bukan hal yang menyalahi aturan. Sebab, Catalunya punya bukti kuat yang menggambarkan keinginan rakyat untuk merdeka. Yakni hasil referendum.
BACA JUGA: Nyali Menciut, Pemimpin Catalunya Ajak Spanyol Bernegosiasi
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan bahwa referendum Catalunya ilegal. Karena itu, Catalunya harus membatalkan hasil referendum yang membuat Madrid murka tersebut.
Namun, Puigdemont dan aktivis-aktivis lain bergeming. Mereka menyebut kemenangan kubu si alias ya sebagai perwujudan keinginan rakyat dan tidak akan mengubahnya.
Sejauh ini, menurut tokoh 54 tahun itu, Catalunya hanya menunda deklarasi kemerdekaan. Sebab, satu-satunya yang Puigdemont inginkan adalah bernegosiasi dengan Madrid soal nasib Catalunya.
BACA JUGA: Panas! Madrid Ancam Catalunya, Beri Waktu Sampai Senin
”Tapi, penundaan tidak akan berlangsung selamanya,” kata Puigdemont, yang menyayangkan tanggapan dingin Madrid terhadap ajakan dialog.
Bagi Rajoy, sikap Puigdemont adalah bentuk ketidakpatuhan Catalunya. Karena itu, Madrid berencana membahas pembangkangan tersebut dalam rapat kabinet. Madrid menjadwalkan rapat darurat itu besok, Sabtu (21/10).
”Pemerintah Spanyol akan melanjutkan prosedur yang sudah kami mulai untuk mengaktifkan pasal 155 konstitusi,” terang seorang pejabat pemerintah di Kota Madrid.
Jika pasal keramat itu diaktifkan, hak otonomi Catalunya akan gugur. Namun, pada praktiknya, mencabut hak otonomi Catalunya tidak akan mudah.
Ribuan, bahkan puluhan ribu, Catalan sudah berancang-ancang turun ke jalan dan menentang pasal tersebut. Jika itu terjadi, Spanyol akan menjadi sorotan dunia. Juga, negara-negara di sekitar Spanyol akan ikut urun suara. Krisis pun akan berlanjut.
Segala opsi yang tersaji di hadapan Madrid saat ini berpotensi melanggengkan krisis. Bahkan, ancaman bentrok pun cukup tinggi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah pusat tidak mau gegabah.
Karena itu, pemerintahan Rajoy akan lebih dulu mematangkan langkah dalam rapat. ”Tidak ada yang meragukan niat dan kemampuan pemerintah Spanyol dalam menegakkan konstitusi,” terang si pejabat.
Ketika pasal 155 diberlakukan, Puigdemont tidak akan serta-merta lengser. Dia bisa tetap menjadi kepala wilayah, tapi tidak punya hak untuk mengatur Catalunya lagi. Segala jenis kekuasaan berada di tangan pusat.
Skenario semacam itu bisa berujung pemilu regional. Dengan demikian, rakyat Catalunya-lah yang akan menentukan sendiri nasib mereka. Termasuk memilih wakil mereka. (AP/Reuters/BBC/hep/c11/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Catalunya Merdeka Setengah Hati
Redaktur & Reporter : Adil