jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan hingga 19 Maret 2020 tercatat sudah 832 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah meniadakan pembelajaran di satuan pendidikan dan mengubahnya menjadi pembelajaran daring.
"Kalau siswa atau mahasiswanya belajar di rumah atau tempat tinggal masing-masing, maka para pendidik dan pegawai juga bisa bekerja dari rumah," ujar Nadiem dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Instruksi Tegas Mendikbud: Guru dan Pengajar Tidak Usah ke Sekolah
Guru dan dosen di wilayah terdampak pandemi virus COVID-19 sebaiknya tidak pergi ke sekolah atau kampus sementara waktu.
"Saya mendengar banyak tenaga pengajar yang masih beraktivitas normal. Saya tekankan, aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah bisa tetap dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi," kata Nadiem.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Menjauhi DKI Jakarta, Episentrum Penyebaran Covid-19
Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Disebutkan bahwa ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Rupiah Ambyar, Corona Merajalela, Lagi-Lagi soal Ahok
Dalam edaran tersebut juga dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab dalam menyediakan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan bekerja dari rumah atau tempat tinggal.
Mendikbud mengajak semua pihak bergotong royong menghadirkan solusi atas kendala-kendala yang mungkin timbul seiring perubahan pola di satuan pendidikan.
"Kehadiran fisik tidak menjadi ukuran kinerja. Yang terpenting adalah pembelajaran tetap berjalan dan terus terjadi. Hanya caranya yang berubah menjadi pembelajaran daring," sambungnya.
Mendikbud juga meminta Dinas Pendidikan ataupun pimpinan perguruan tinggi memberikan pedoman atau prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran daring dengan mengacu pada kebijakan bekerja dari rumah yang ditetapkan pemerintah.
"Ini kan kewenangan masing-masing dinas pendidikan ataupun perguruan tinggi. Bisa diatur lebih lanjut detil prosedurnya, mekanismenya. Apa-apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga ada kejelasan dan tidak terjadi kebingungan. Pemda perlu konsisten memberikan arahan mengenai hal ini," terang Mendikbud.
Pedoman tersebut juga harus memerhatikan situasi, kondisi, juga tantangan setempat, sehingga diharapkan tidak menjadi beban tambahan dalam implementasinya.
Nadiem memahami perubahan pola pembelajaran yang mendadak tidak mudah dilakukan.
Bahkan, bagi beberapa pihak hal itu mungkin menakutkan. Namun, dia mendorong semua pihak merespons situasi saat ini dengan bijak. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia