jpnn.com - JAKARTA - Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuding pengadaan barang dan jasa di kementerian pertahanan sangat janggal dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Uchok, dugaan pidana korupsi dimulai dari kesengajaan kesalahaan administrasi dengan cara pengadaan proyek di kementerian pertahanan melebihi satu tahun anggaran.
BACA JUGA: Hasil PTTUN Keluar, Romi Cs Klaim Berhak Ikut Pilkada, Kubu Sebelah?
Artinya, proyek proyek alusista atau jasa lainnya, tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. "Malahan vendor bisa menyelesaikan proyek proyek tersebut dalam dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya," ujar Uchok dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN, Minggu (12/7).
Selanjutnya, kata Uchok, walaupun penyelesaian sebuah proyek melebihi satu tahun anggaran atau proyek tersebut belum selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak, Tapi anggaran yang tercantum dalam dokumen kontrak sudah dicairkan atau tidak ada lagi kas negara.
BACA JUGA: Jokowi Ingatkan Aktivitas Gunung Raung Masih Tinggi, Hati-Hati!
"Malahan sudah disimpan dalam rekening bersama atas nama pihak ketiga atau vendor (rekanan) yag mekanisme pembayarannya melalui persetujuan ketiga pihak yaitu pemilik pekerjaan, pihak bank, dan pihak rekanan," ujarnya.
Dia menyebut, pada tahun 2013, terdapat 383 proyek di kementerian pertahanan yang sampai akhir tahun belum dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatanganin, dengan total nilai kontrak sebesar Rp.7.198.244.675.351, dan telah dibayar sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp.3.379.166.742.805 sehingga masih terdapat dana yang masih ditahan di rekening bersama sebesar Rp.3.819.077.932.546.
BACA JUGA: Mudik..Mudiiik! Penumpang di Merak Padat Melonjak
Rekening bersama ini merupakan rekening atas proyek-proyek yang masih belum selesai pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Misalnya, proyek Radar Portable (PSR+SSR) tahun 2013 dan selesai pada 8 Agustus 2015, dan proyek pembangunan Rumdis setara Tower.
Pada tahun 2012, terdapat 334 proyek di kementerian pertahanan yang sampai akhir tahun belum dapat selesai sesuai perjanjian kontrak yang telah ditandatanganin, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp.4.111.759.288.125, telah dibayar sesuai prestasi pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.1.355.793.941.946 sehingga masih terdapat dana yang masih ditahan direkening bersama sebesar Rp.2.755.965.346.178.
Rekening bersama tersebut merupakan rekening atas proyek proyek yang masih belum selesai selesai pada tahun 2008, 2009. 2010, 2011, dan 2012. Misalnya, proyek Retrofit Ranpur Tank AMX - 13, dan pengadaan pesawat C212-200.
"Karena itu, Centre For Budget Analysis meminta Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu untuk segera mencopot Sekjen Kementerian Pertahanan Ediwan Prabowo. Masa proyek yang belum selesai dikerjakan oleh vendor, tapi anggaran sudah dicairkan, dan disimpan pada rekening bersama. Artinya, enak dong, pemilik proyek, pihak bank, dan pihak vendor, kemungkinan makan bunga uang bank yang disimpan dalam rekening bersama tersebut," pungkas Uchok. (rl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Ngurah Rai Ditutup, 2.500 Penumpang Tertahan di Bali
Redaktur : Tim Redaksi