jpnn.com - JAKPUS – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan pemenang pemilu presiden (pilpres) hari Selasa ini (22/7) berpotensi diwarnai pengerahan massa. Karena itu, polisi akhirnya memutuskan untuk menutup akses masuk Jakarta dan menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Kapolri Jenderal Sutarman, berbagai jalan menuju Jakarta ditutup sejak pagi hari hingga KPU selesai membacakan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Hal itu dilakukan untuk mencegah mobilisasi massa pendukung para capres-cawapres dari luar Jakarta.
BACA JUGA: Presiden SBY Segera Copot Jabatan Kasad Budiman
’’Kami bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Banten untuk menyekat jalur-jalur menuju Jakarta,’’ katanya setelah memimpin apel kesiapan Operasi Ketupat 2014 di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/7).
Sesuai dengan hasil koordinasi, akses dari Banten ke Jakarta ditutup di tiga titik. Sedangkan akses dari Jawa Barat menuju Jakarta dibuntu di tujuh lokasi.
BACA JUGA: Belum Bahas Jatah Menteri
Sutarman menegaskan, pihaknya menyiapkan 22.500 personel gabungan untuk mengamankan Jakarta. Pengamanan dilakukan empat ring.
Ring pertama terdiri atas polisi berpakaian preman yang ditempatkan di dalam gedung KPU. Tugas mereka adalah mengamankan jalannya pengumuman dan penetapan pemenang pilpres.
BACA JUGA: Sisa Lima Provinsi, Prabowo-Hatta Hanya Unggul Tipis di Malut
Ring kedua dijaga oleh personel Brimob dan satuan lalu lintas. Mereka akan berjaga di halaman KPU. Ada pula petugas yang menyiapkan mobil water cannon untuk menghalau demonstran.
Selanjutnya, ring ketiga berada di jalan depan gedung KPU. Di ring ini, yang berjaga adalah personel Brimob, personel satuan lalu lintas, dan anggota gabungan Pamobvit. Yang terakhir, ring keempat berada di akses ke gedung KPU dari Jalan Diponegoro.
’’Kita mengerahkan pasukan Brimob dari tujuh polda. Yakni, Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bali, dan Sumatera Selatan,’’ jelasnya. Sutarman menegaskan, polisi tidak akan segan menindak tegas massa pendukung capres yang membuat keributan.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Hendro Pandowo menjelaskan, untuk menciptakan situasi yang kondusif saat pengumuman hasil rekapitulasi suara, pihaknya akan menutup arus lalu lintas di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dan dialihkan ke wilayah sekitar.
Tak hanya aparat kepolisian yang mengamankan ibu kota. Para petugas satpol PP pun siap turun untuk mengawal jalannya penetapan pemenang pilpres oleh KPU.
Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso menyatakan, pihaknya menurunkan 600 personel. Mereka disebar di lokasi-lokasi strategis yang menjadi tempat berkumpul para pendukung capres. Salah satunya adalah bundaran Hotel Indonesia (HI). Berdasar informasi, ada sebagian dari tim pendukung capres-cawapres yang akan turun ke jalan saat pengumuman KPU.
’’Semuanya (personel satpol PP) harus siaga di balai kota dan siap diperbantukan di mana saja,’’ ujarnya di balai kota kemarin.
Menurut dia, keterlibatan satpol PP untuk menjaga keamanan ibu kota selama pesta demokrasi tersebut bukan kali pertama. Saat pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) pada 9 April lalu dan pilpres pada 9 Juli lalu, satpol PP juga aktif terlibat dalam mengamankan setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Satpol PP juga membantu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menertibkan atribut kampanye yang menyalahi aturan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kelangsungan pesta demokrasi tersebut di ibu kota. ’’Koordinasi kita dengan TNI-Polri juga sudah berjalan baik,’’ ucapnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Fatahillah mengatakan, pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terburuk saat pengumuman hasil pemenang pilpres. Apalagi, Jakarta punya potensi konflik yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. ’’Sampai sekarang kita terus pantau dan cek suasana di lapangan untuk memastikan keamanan,’’ katanya.
Mantan wali kota Jakarta Barat itu mengungkapkan, selain mengandalkan tim internal yang memantau lapangan, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian. Sebab, institusi tersebut lebih paham cara mendeteksi potensi konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.
Beberapa titik di lima wilayah dipantau setiap saat dengan melibatkan peran serta masyarakat. Warga diharapkan melapor jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ’’Koordinasi jalan terus, terutama dengan petugas keamanan,’’ tegas Fatahillah. (agu/fai/oni/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irman Gusman: Harus Diumumkan 22 Juli
Redaktur : Tim Redaksi