jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyebut pemerintah mewaspadai Juli hingga Oktober yang dianggap rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim kemarau yang berpotensi terjadi Karhutla.
BACA JUGA: Sudah Rindu Wisata Alam? KLHK sudah Buka Taman Nasional Lagi, Ini Penjelasannya
Mahfud mengungkapkan itu setelah memimpin rapat lintas kementerian bersama dinas kehutanan pemerintah daerah, untuk membahas masalah Karhutla di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (2/6).
"Memasuki musim kemarau yang diperkirakan akan berpuncak nanti pada Juli sampai Oktober, kami harus mengantisipasi," kata Mahfud, Kamis.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, pemerintah tidak pernah mengesampingkan permasalahan Karhutla pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Menyelesaikan Karhutla dan penanggulangan COVID-19 akan dijalankan secara beriringan. Pemerintah, kata Mahfud, telah bersepakat menyelesaikan dua persoalan secara bersamaan.
BACA JUGA: Menteri Siti: Analisis Karhutla Harus Akurat dan Adil, Jangan Melakukan Framing
"Bencana karhutla tidak boleh dilupakan atau diabaikan," beber dia.
Terkait upaya antisipasi, kata Mahfud, pemerintah menugaskan BMKG daerah yang rawan terjadinya karhutla. Dia tak memerinci daerah dan waktu rawan terjadinya kebakaran hutan.
"Supaya diantisipasi dari sekarang, jadi itu sudah ada ilmunya semua. Di BMKG tadi sudah memetakan itu dari tanggal ke tanggal pergerakan bahaya kebakaran hutan itu di mana, dan Polri kemudian BNPB itu juga sudah membuat perencanaan menghadapi itu semua," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan