jpnn.com, JAWA BARAT - Pemprov Jawa Barat akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) untuk mencegah kasus pencabulan di pesantren terulang kembali.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan DPP akan melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Agama, kiai, ormas Islam, dan lainnya.
BACA JUGA: Guru Pesantren Mencabuli 21 Santriwati, Deddy Corbuzier: Hukum Mati!
"Bukan berarti kami tidak percaya (pesantren), tetapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh," kata Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan pers, Selasa (14/12).
Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.
BACA JUGA: Guru Pesantren Mencabuli 21 Santriwati, Ernest Prakasa: Bila Manusia Biadab Ini...
Selain membentuk DPP, pihaknya juga akan menjadikan Tim Layak Santri prioritas.
Uu menyebut tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren guna memastikan sarana dan prasarana layak untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
BACA JUGA: Bisikan Setan Guru Pesantren Cabul kepada Santriwatinya, Astaga
"Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah," jelasnya.
Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa rencana pembentukan DPP bakal dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.
Rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis itu akan digelar pekan ini di Gedung Sate, Bandung.
"Kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Jabar," beber Uu. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina