jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi menilai masih terdapat banyak masalah di Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun ia tidak sependapat dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Basukti T PUrnama (Ahok) agar sekolah kedinasan di bawah naungan kemendagri itu dibubarkan.
Justru, Arwani mengusulkan supaya kemendagri melakukan pembenahan secara mendalam, mulai dari tahapan seleksi masuk sekolah pencetak pamong praja itu, hingga penugasan bagi lulusannya.
BACA JUGA: Mulai 2016, Guru Harus Biayai Sendiri Program Sertifikasinya
"Harus serius mulai dari tahap awal seleksi masuk praja, lalu kurikulum coba dievaluasi dan bagaimana jaminan penugasan mereka," kata Arwani di gedung DPR Jakarta, Selasa (8/9). Politikus PPP itu mendorong adanya perbaikan dari manajemen sekolah tersebut.
Arwani mengusulan agar sistem rekruitmen praja IPDN bisa lebih transparan maka harus dilakukan secara online, dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT). Cara ini juga bisa membuka peluang bagi seluruh anak bangsa untuk masuk sekolah calon PNS itu.
BACA JUGA: Akui Banyak Masalah di IPDN, Anggota DPR tak Setuju Usulan Ahok
"Selama ini belum ada perbaikan yang kelihatan, karena pemerintah belum serius. Audit seleksinya. Seleksi masuk lakukan secara online agar transparan dan bisa diakses semua anak bangsa," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tingkatkan Performa, Gelar Team Building
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Ingin IPDN Dibubarkan, Prabowo: Kalau Ngomong Disaring Dulu
Redaktur : Tim Redaksi