jpnn.com, CIMAHI - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menaikkan indeks nilai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.
"Yang paling penting dalam kondisi ibu hamil, anak yang berada di kandungan jangan lupa gizinya. Kalau ibu punya anak usia balita juga jangan lupa gizinya," kata Presiden saat memantau penyerahan PKH Tahap I di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/1) lalu.
BACA JUGA: Kemensos dan Pemprov Jabar Sepakat Pindahkan Penerima Manfaat Wyata Guna
Presiden mencontohkan anak-anak balita harus mendapat makanan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayuran dan buah. "Kalau punya anak balita, ada telur diberikan kepada anaknya terlebih dahulu. Jangan bapaknya," ujar Presiden seraya disambut tawa ibu-ibu KPM PKH.
Urusan gizi, lanjut Presiden, tidak boleh dilupakan. Apabila gizi anak terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah. "Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting," tutur Presiden.
BACA JUGA: E-PKH Permudah Kemensos Pantau Penyaluran Bansos
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan pentingnya imunisasi bagi KPM PKH yang mempunyai bayi dan balita. Imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit. "Imunisasi penting. Karena kalau sudah sakit kasihan anak-anak kita," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden menjelaskan pada tahun 2020 kebijakan PKH diarahkan untuk pemenuhan nutrisi yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
BACA JUGA: Mulai 2019 Bansos PKH Naik, nih Angka - angkanya
“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” terangnya.
Kehadiran Presiden didampingi Menteri Sosial di Kota Cimahi adalah untuk melihat secara langsung proses penyerahan bansos PKH untuk wilayah Bandung Raya. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi. Sebanyak 2.500 KPM hadir dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM). Ada pula 145 SDM PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.
Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Mensos mengungkapkan hingga 17 Januari 2020 Kemensos telah menyalurkan PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 yaitu Rp29,3 triliun. (ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi