jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Pusat memberi perhatian serius terhadap salah satu proyek nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Sebab, kemarin tiga menteri sekaligus menyambangi daerah yang berjuluk Saibumi Ruwajurai ini.
BACA JUGA: Wow, Gaji Direksi Jasa Marga Sebegini Besarnya
Ketiga Menteri tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Sekitar pukul 11.00 WIB dengan menggunakan helikopter dari halim perdana kusuma, ketiga menteri tersebut kompak dengan kemeja putih mengawali kunjungannya di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.
BACA JUGA: 222 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, DPR: Masih Menyambi Saja...
Beberapa yang dicek adalah pinggir landasan pacu, kemudian ruang VIP Bandara, dilanjutkan dengan rapat permasalahan pembangunan di Lampung. Tidak ada yang mendetail mengenai Branti, yang difokuskan adalah pembangunan JTTS Tahap I.
Sebelumnya, sembari melintas ketiga menteri tersebut memantau dari udara dari titik Bakauheni hingga Kayu Agung. Di mana, memang sampai saat ini kendala ada di pembebasan lahan.
BACA JUGA: Basuki: Pak Jokowi Tak Mau Proyek Strategis Mangkrak
Dalam wawancaranya kepada Radar Lampung (Jawa Pos Group), Ketiga Menteri tersebut mengatakan persoalan Urusan Ganti Rugi (UGR) akan dilakukan tahun ini di mana dalam pembahasan, kendala pembebasan lahan menjadi lokus pembahasan.
Beberapa persoalan yang dijabarkan adalah ada hal-hal yang menjadi sengketa dalam pembebasan lahan, memiliki perkara yang keliru kemudian dibawa ke ranah perdata, akan dilakukan jalan keluar dengan cara konsiniyasi (penitipan uang ke pengadilan).
“Intinya, jika ada yag sengketa dan bermasalah tetap akan dilakukan konsinihyasi,” uajr Menteri ATR Sofyan Jalil.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, soal UGR diperkirakan paling lambat akan dibayarkan pada pertengahan Juli mendatang.
“Paling lambat, mayoritas itu 30 Juli tapi sebagian 15 Juli, kita sediakan Rp32 miliar sebagaian sudah dibayarkan. Kita inginkan sebelum lebaran kita mau bayarkan sebanyak-banyaknya. Catatan yang masih ada sengketa tadi, ya akan dititipkan di pengadilan uangnya,” kata dia.
Soal progress fisik yang bisa dipakai dalam jalur mudik lebaran tahun ini, Rini menjelaskan ruas yang bisa dipakai adalah ruas di seputaran Itera Sabah Balau sepanjang 10,5 km.
“Kalau yang di Bakau belum memungkinkan. Sebab, pantauan kita di udara tadi, ada beberapa titik yang belum clean sehingga belum bisa difungsikan full,” kata dia.
Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Adeham mengatakan, untuk pengerjaan fisik diserahkan kepada Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan.
Di mana, saat ini pihaknya bertanggungjawab sampai dengan penetapan lokasi dan seterusnya menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tim appraisal (penaksir).
Dijelaskan dia target dari pemeritah pusat tersebut bergantung dengan kesiapan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat. Di mana, saat ini pembebeasan lahan tahap I sudah mencapai 80 persen dari 140 km Bakauheni-Terbanggi Besar.
“Kewenangan kami hanya sampai ke penlok. Pemprov ini kan hanya sekedar mengawal saja. Selebihnya koordinasi saja,” jelasnya.(abd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selalu Sempatkan Jalan Kaki
Redaktur & Reporter : Budi