JAKARTA - Aliansi Nasional Indonesia (Anindo) mencurigai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja mencekal partai nonparlemen lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sebagai bentuk balas jasa. Menurutnya, balas jasa itu dilakukan karena partai parlemenlah yang memilih para komisioner KPU.
"Ada indikasi anggota KPU melakukan verifikasi berdasarkan pesanan dari partai parlemen yang telah berjasa memilih mereka menjadi anggota KPU dengan bentuk mematikan partai politik (Parpol) di luar parlemen," kata Ketua Umum DPP Anindo, Edwin Henawan Soekowati di Jakarta, Sabtu (12/1).
Menurut Edwin, kecurigaan ini didasari pada kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi faktual Parpol. Kata dia, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Parpol tapi ketentuan ini diabaikan oleh KPU ketika memverifikasi Parpol yang ada di perlemen. Sementara parpol di luar parlemen, KPU begitu tegas.
Parpol yang dimaksud Edwin adalah PPP dan Golkar. Dua partai itu harusnya tidak diloloskan karena sampai saat ini tidak memiliki kantor di tingkat pusat. Yang ada kata dia, kantor tersebut merupakan milik pemerintah. "Pada kenyataannya, masih ada partai politik yang memanfaatkan kantor milik pemerintah. Ini jelas merupakan ketidakadilan yang sangat nyata," katanya.
Makanya, Anindo tidak heran bila pada Pemilu 2014 mendatang banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, tahapan Pemilu yang dilakukan KPU sudah tidak adil dan melanggar semangat Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan cita-cita Proklamasi.
"Bisa saja pemilik suara yang awalnya mendukung partai yang digugurkan KPU pada akhirnya tidak berpartisipasi pada Pemilu 2014," pungkasnya. (awa/jpnn)
"Ada indikasi anggota KPU melakukan verifikasi berdasarkan pesanan dari partai parlemen yang telah berjasa memilih mereka menjadi anggota KPU dengan bentuk mematikan partai politik (Parpol) di luar parlemen," kata Ketua Umum DPP Anindo, Edwin Henawan Soekowati di Jakarta, Sabtu (12/1).
Menurut Edwin, kecurigaan ini didasari pada kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi faktual Parpol. Kata dia, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Parpol tapi ketentuan ini diabaikan oleh KPU ketika memverifikasi Parpol yang ada di perlemen. Sementara parpol di luar parlemen, KPU begitu tegas.
Parpol yang dimaksud Edwin adalah PPP dan Golkar. Dua partai itu harusnya tidak diloloskan karena sampai saat ini tidak memiliki kantor di tingkat pusat. Yang ada kata dia, kantor tersebut merupakan milik pemerintah. "Pada kenyataannya, masih ada partai politik yang memanfaatkan kantor milik pemerintah. Ini jelas merupakan ketidakadilan yang sangat nyata," katanya.
Makanya, Anindo tidak heran bila pada Pemilu 2014 mendatang banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, tahapan Pemilu yang dilakukan KPU sudah tidak adil dan melanggar semangat Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan cita-cita Proklamasi.
"Bisa saja pemilik suara yang awalnya mendukung partai yang digugurkan KPU pada akhirnya tidak berpartisipasi pada Pemilu 2014," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisruh Internal Ancam Nasdem
Redaktur : Tim Redaksi