Cekal Pejabat Mubarak ke Luar Negeri

Perlonggar Jam Malam, Militer Mesir Janji Wujudkan Demokrasi

Minggu, 13 Februari 2011 – 06:16 WIB
Hosni Mubarak. Foto : REUTERS

KAIRO – Setelah menerima mandat dari mantan Presiden Hosni Mubarak untuk menjalankan dan mengendalikan urusan pemerintahan, Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) Mesir cepat bertindakInstitusi yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Mohammed Hussein Tantawi, 75, itu kemarin (12/2) melarang para pejabat rezim Mubarak pergi ke luar negeri.

Menurut seorang pejabat Bandara Internasional Kairo, otoritas berkuasa telah menerbitkan daftar orang-orang yang dicekal ke luar negeri

BACA JUGA: Seragam Pramugari untuk Transeksual

Yakni, para mantan anggota pemerintahan Mubarak maupun para pejabat negara yang masih menduduki posisinya saat ini tidak boleh meninggalkan Mesir tanpa izin dari kejaksaan atau SCAF.

Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu menolak membeberkan identitas orang-orang dalam daftar tersebut
Tetapi, dia menyebut bahwa Menteri Penerangan Anas el-Fiqqi telah menyiapkan kopor untuk terbang ke London, Inggris, kemarin

BACA JUGA: RI Ikut Sambut Baik Perkembangan di Mesir

Tetapi, El-Fiqqi tak jadi muncul di bandara setelah keluar larangan tersebut.

"Instruksi itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang bertanggung jawab saat rezim terdahulu (Mubarak, Red) melarikan diri dari negeri ini," tutur pejabat tersebut.

Itu menjadi langkah pertama yang diambil SCAF sejak mengambil alih kekuasaan dari Mubarak
Tokoh yang berkuasa 30 tahun tersebut menyerahkan mandat pada militer pada Jumat malam (11/2) setelah sejuta demonstran turun ke jalan

BACA JUGA: Reaksi Dunia Atas Mundurnya Mubarak

Aksi unjuk rasa pada hari ke-18 itu menuntut mundurnya Mubarak

Ittihadiya yang berada di kawasan Heliopolis, sebelah timur Kairo, atau sekitar 14 km dari Lapangan Tahrir, pusat unjuk rasa anti-Mubarak sejak 25 Januari lalu

Selama ini rezim Mubarak dianggap sarat dengan praktik korupsiTingkat kemiskinan di Mesir juga cukup tinggiSelain itu, polisi dinilai sering bertindak sewenang-wenang dalam menangkap dan menindas para aktivis yang menyuarakan aspirasiPengunjuk rasa menuntut reformasi demokrasi di Mesir.

Militer juga melonggarkan aturan jam malam atau larangan keluar rumahMubarak sempat menetapkan jam malam mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00Ketentuan itu berlaku sejak 28 Januari lalu di Kairo, Alexandria, dan Suez (tiga kota terbesar di Mesir)Aturan tersebut memang tidak dicabut, tetapi militer mengurangi jangka waktunyaJam malam kini hanya diberlakukan sejak pukul 24.00 hingga pukul 06.00.

Itu merupakan sinyal terbaru bahwa kehidupan masyarakat di Mesir mulai kembali normalApalagi, bank-bank telah beroperasi lagi pekan laluBursa saham dijadwalkan aktif kembali Rabu depan (16/2) setelah tiga minggu ditutupSebagian besar toko di Kairo telah bukaLalu lintas di kota berpenduduk 18 juta jiwa tersebut juga mulai dipadati kendaraan dan diwarnai kemacetan seperti sebelum ada unjuk rasa.

Sejumlah lokasi di pusat kota mulai dibersihkan dari berbagai sampah dan kotoranTentara bersama warga mengangkuti batu yang berserakan di berbagai sudut jalan di KairoSejumlah barikade dan pagar kawat berduri disingkirkan dari pusat kota.
Tidak hanya ituMiliter kemarin mengumumkan bahwa kabinet saat ini tetap dipertahankan sampai terbentuk pemerintahan baru
Militer memastikan pula bahwa meski berganti rezim, Mesir tetap akan menghormati semua kesepakatan internasional yang dibuat selama iniPernyataan itu merupakan jaminan terhadap hubungan Mesir dengan AS dan Israel.

"Pemerintahan sekarang dan para gubernur akan menangani semua permasalahan sampai terbentuk pemerintahan baru," ujar seorang perwira militer senior dalam wawancara televisi pemerintah"Mesir berkomitmen untuk menjaga semua kesepakatan dan kewajiban internasional maupun regional," lanjut perwira yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

Kesepakatan itu termasuk perjanjian damai dengan Israel yang diteken pada 1979Sekutu utama AS itu selama ini mengkhawatirkan perkembangan politik di Mesir pasca-jatuhnya Mubarak.

Meski begitu, banyak analis menilai masa depan Mesir masih diwarnai ketidakpastian soal transisi pasca-MubarakSejauh ini juga belum ada kepastian kapan pemilihan presiden akan digelar: apakah tetap berlangsung pada September nanti atau dipercepat.

Kekhawatiran itulah yang menggelayuti pikiran para demonstranRibuan orang masih bertahan di Lapangan Tahrir kemarinMereka ingin mendapat kepastian bahwa militer akan memenuhi tuntutan mereka untuk mewujudkan demokrasi di Mesir.

"Banyak orang (demonstran) yang bertahan dan tetap tinggal di tenda-tenda di Lapangan TahrirSebagian lain merasa aksi mereka sudah selesai dan kembali pulang ke rumah atau bekerja seperti biasa,’’ kata Essam Shabana, warga Mesir yang bekerja di Uni Emirat Arab (UEA)"Tapi, mereka memastikan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan demokrasi tak diwujudkan (militer)," lanjut dia.

Euforia juga masih menyelimuti wargaBanyak orang membanjiri jalan untuk merayakan kejatuhan MubarakAda pula yang memanfaatkan situasi untuk berfotoIbu-ibu mengajak anak-anak mereka berfoto di dekat tank-tank militer

Menyikapi kekhawatiran itu, militer menyatakan bahwa mereka tak akan menentang kehendak rakyat"Militer tidak akan menjadi alternatif atas legitimasi yang dikehendaki rakyatMiliter akan mendukung transisi damai menuju terpilihnya pemerintahan sipil untuk mewujudkan negara demokrasti yang bebas," kata juru bicara militer dalam siaran televisi.

Juru bicara yang tak disebutkan namanya tersebut juga menyatakan bahwa militer tetap menghormati Mubarak"Kami menghargai semua yang telah dia berikan kepada negeri ini saat era perang dan damaiBegitu juga, atas patriotismenya yang memberikan prioritas tertinggi demi kepentingan bangsa," tegas dia.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa kehidupan Mubarak dan keluarganya tidak akan diusikSetelah meninggalkan istana pada Jumat lalu, Mubarak dan keluarganya telah diungsikan ke Sharm el-Sheikh, kawasan resor di Laut MerahDi sana, Mubarak memiliki tempat tinggalPengganti Anwar Sadat itu juga biasa menerima para tamu kenegaraan, terutama para pemimpin dari negara-negara terkemuka, di pusat wisata tersebut.

Kekayaan Mubarak, mungkin, juga tidak diungkit atau dipermasalahkanSelam 30 tahun berkuasa, kekayaan Mubarak ditaksir mencapai miliaran dolar ASHarta dan aset Mubarak itu tersebar di banyak negara.

Koran The Guardian menaksir kekayaan Mubarak sekitar USD 70 miliar (sekitar Rp 630 triliun)Harta tersebut tersimpan di banyak bank di luar negeri, termasuk dalam rekening rahasia di bank Swiss dan InggrisMubarak juga disebut-sebut punya investasi pada sektor realestat di London, New York, Los Angeles, dan di sepanjang kawasan mewah di Laut Merah

Sementara itu, Gamal Mubarak dan Alaa Mubarak, dua putra Mubarak, juga disebut sebagai miliarderKeduanya memiliki rumah mewah di London, InggrisSedangkan kekayaan istri Mubarak, Suzanne,  diperkirakan sekitar USD 5 miliar (sekitar Rp 45 triliun)

Tetapi, pemerintah Swiss justru memutuskan untuk membekukan aset Mubarak yang disimpan di negeri itu"Saya mengonfirmasi bahwa pemerintah Swiss telah membekukan aset dari mantan presiden Mesir," kata juru bicara pemerintah Swiss, Lars Knuchel, seperti dikutip Reuters kemarin.

Sayangnya, Knuchel tidak membeber jelas detail harta Mubarak yang disimpan di SwissPemerintah Swiss hanya mengumumkan pembekuanSebelumnya, Swiss juga telah mengambil langkah sama atas harta kekayaan milik mantan Presiden Tunisia Zine el-Abidine Ben Ali dan Presiden Pantai Gading Lauren Gbagbo(AFP/Rtr/AP/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Obama pun Jengkel pada Mubarak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler