JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengatakan keputusan mengenai nasib PKS di koalisi ada di tangan pimpinan koalisi yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, SBY harus tegas dan bersikap kesatria, jangan hanya baik di awal.
"Seharusnya inisiatif itu dari pimpinan. Dia yang harus menjelaskan kenapa kita bersatu, kita berpisah. Kasarnya itu ngomong baik-baik lah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (19/6).
Ia mengibaratkan hubungan PKS dengan SBY seperti pernikahan. "Kalau dulu pacarannya baik-baik, menikahnya baik-baik. Sebagai lelaki yang bertanggungjawab ngomong juga baik-baik. Itu begitu etikanya," terang dia.
Ibarat rumah tangga, SBY sebagai kepala rumah tangga harus bertanggungjawab mengenai nasib PKS di dalam koalisi. "Orang di kita itu kepala rumah tangga harus bertanggungjawab. Gentlement, ngomong. Sehingga dengan memulai baik-baik berpisah juga dengan baik-baik," ucap Fahri.
Ia mengaku PKS tidak pernah merasa digantung di dalam Setgab. "Kita enggak pernah tergantung mantap aja kan gitu kita. Cuma masalahnya yang memulai harus mengakhiri. Harus ngomong baik-baik," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Seharusnya inisiatif itu dari pimpinan. Dia yang harus menjelaskan kenapa kita bersatu, kita berpisah. Kasarnya itu ngomong baik-baik lah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (19/6).
Ia mengibaratkan hubungan PKS dengan SBY seperti pernikahan. "Kalau dulu pacarannya baik-baik, menikahnya baik-baik. Sebagai lelaki yang bertanggungjawab ngomong juga baik-baik. Itu begitu etikanya," terang dia.
Ibarat rumah tangga, SBY sebagai kepala rumah tangga harus bertanggungjawab mengenai nasib PKS di dalam koalisi. "Orang di kita itu kepala rumah tangga harus bertanggungjawab. Gentlement, ngomong. Sehingga dengan memulai baik-baik berpisah juga dengan baik-baik," ucap Fahri.
Ia mengaku PKS tidak pernah merasa digantung di dalam Setgab. "Kita enggak pernah tergantung mantap aja kan gitu kita. Cuma masalahnya yang memulai harus mengakhiri. Harus ngomong baik-baik," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Pemilu Rp 16 Triliun, KPU dan Bawaslu Diminta Transparan
Redaktur : Tim Redaksi