jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, masyarakat harus melakukan cek dan ricek terhadap berita yang beredar.
Hal itu bertujuan menghindari perpecahan di tengah masyarakat yang diakibatkan berita bohong alias hoaks.
BACA JUGA: Kritik Mbak Wiwiek Diarahkan ke Presiden Jokowi, Jleb!
“Memang diperlukan kecerdasan dari masyarakat untuk dapat mencerna kebenaran isi berita tersebut seperti masuk akal atau tidak dan ada bukti konkret atau tidak. Memang bahaya sekali kalau berita hoaks itu diperbanyak untuk memotivasi yang negatif,” ujar Siti, Jumat (19/1).
Menurut dia, selama ini banyak pihak yang menghujat dengan kata-kata kasar dan jauh dari etika.
BACA JUGA: Ssstt, Ada Upaya Benturkan Anies dengan Bang Sandi
“Itu sudah mulai sejak 2013-2014. Saya concern sekali mengamati masalah ini. Kenapa, kok, jauh dari nilai-nilai keberadaban bangsa kita. Sebab, kita ini, kan, memiliki nilai-nilai dan budaya-budaya mulia. Kita ini orang Indonesia asli dalam artian sangat menjunjung tinggi, saling menghargai dan menghormati orang lain,” ujar Siti.
Menurut Siti, banyak netizen di Indonesia yang tidak menerapkan sila kedua Pancasila dalam menggunakan sosial media.
BACA JUGA: Duuuh, Kasihan Mama Dedeh Asli
Dia menambahkan, pengguna media sosial yang suka menyebarkan hoaks tidak menunjukkan orang yang sebenarnya.
Orang yang menyebar hoaks itu kadang menggunakan nama samaran lalu dengan menampilkan foto pemilik akun semisal wajah artis dan gambar binatang.
“Itu menurut saya yang perlu dibenahi. Jadi, media sosial kita itu kan tidak menunjukkan orang yang sebenarnya. Dia bisa jadi orang munafik ketika dia tidak mau menunjukkan jati dirinya. Menggunakan nama samaran, sehingga apa pun yang dilempar dengan ungkapan-ungkapan di media sosial itu seolah-olah tidak perlu dipertanggungjawabkan,” tutur Siti.
Menurutnya, yang paling krusial dan tidak sadari saat ini seperti menghidupkan lagi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).dan program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
“Substansi nilai-nilai sejatinya itu melalui praktik seperti tutur kata, perilaku dan tindakan. Dalam konteks Indonesia saya berulang kali mengatakan bahwa kita butuh suri teladan baik itu pemimpin kita di birokrasi, di politik, di dunia usaha, dan para tokoh yang ditokohkan itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, di negara Barat, pelaku perundungan bakal mendapat hukuman berat.
“Kalau ada yang melakukan kesalahan maka akan dihukum. Satu contoh anak yang masih tingkat Toddler itu sudah diajarkan tata krama kepada orang lain. Sedangkan budaya seperti itu di negara kita ini sudah kurang dan hampir hilang, karena tidak ada panutan,” tuturnya..
Dia menambahkan, pemerintah memegang peran penting untuk mengatasi berita hoaks agar persatuan ini tetap terjaga dalam menghadapi tahun politik 2018. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Heboh! Komunis Pasang Cip di Ponsel untuk Intai Indonesia
Redaktur & Reporter : Ragil