jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkritisi langkah Presiden Jokowi yang tetap memertahankan Airlangga Hartarto di posisi Menteri Perindustrian.
Walaupun sudah ada penjelasan resmi Jokowi tentang alasannya tidak mengganti Airlangga yang juga Ketum DPP Golkar, tapi menurut Siti belum bisa menjawab rasa penasaran masyarakat.
BACA JUGA: Mardani PKS Sebut Jokowi Beri Contoh Tak Baik soal Airlangga
"Presiden kan di awal-awal memerintah sudah punya doktrin pakem, yaitu ketua umum partai tidak boleh jadi menteri. Nah, sekarang doktrin itu ditabrak," kata Mba Wiwiek, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (19/1).
Cara Jokowi ini, lanjutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap aturan yang ditetapkan.
BACA JUGA: Bisa Jadi Jokowi Tarik Agum dan Moeldoko untuk Hadang Gatot
Jangan heran bila banyak yang menyebut pergantian Kabinet Kerja kali ini nuansa politiknya kuat.
"Pada beberapa reshuffle, masyarakat masih percaya untuk perbaikan kinerja. Yang terakhir ini nuansa politiknya sangat kuat untuk mengamankan Pilpres 2019," bebernya.
BACA JUGA: Menanti Kekuatan Perang Bintang di Balik Pilpres 2019
Apakah akan memengaruhi pandangan masyarakat? Dia menyebut, peluang ke situ tetap ada. Sebagian pasti berpendapat, kok presiden tidak konsisten dengan omongannya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO-Wiranto Berebut Pengaruh Kedekatan Dengan Presiden?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad