jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin yang sempat kembali digelar pada 21 Juni 2020.
Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga.
BACA JUGA: HUT ke-493 Jakarta, Fahira Idris: Jakarta Berada di Jalur Tepat Hadapi Pandemi
Menurut Fahira Idris, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran.
Semua kegiatan yang dilonggarkan atau dibuka kembali selama PSBB transisi ini harus di-review dan dievaluasi secara berkala, tidak hanya gelaran CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata.
BACA JUGA: Saran Fahira Idris agar Penggunaan Moda Transportasi Publik Tetap Aman dari Penularan Covid-19
Hasil review termasuk masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pandapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemi tetap berada di jalur yang tepat.
“Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan review dan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini. Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemi hingga saat ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta (24/6).
BACA JUGA: Prajurit TNI AL Kejar KM Sinar Mulya 06, Kemudian Tahan dan Geledah, Oh Ternyata
Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemik dibangun dan dipraktikkan di Jakarta.
Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.
Poinnya adalah di masa pandemi seperti saat ini, apapun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI. Indikatornya sangat sederhana yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama.
“Indikator lainnya misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya. Jadi indikator menuju new normal itu harus tepat yaitu kesehatan dan keselamatan warga setelah itu baru produktivitas. Jangan dibalik,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich