jpnn.com, BEIJING - Perdana Menteri China Li Keqiang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 di atas enam persen, seiring dengan meningkatnya pemulihan ekonomi dalam negerinya sejak akhir 2020.
"Pada 2021, China akan terus menghadapi beberapa risiko dan tantangan pembangunan, namun fundamental ekonomi yang trennya tumbuh dalam jangka panjang tidak akan berubah," katanya, disambut tepuk tangan ribuan legislator yang memadati Balai Agung Rakyat Beijing pada pembukaan Kongres Rakyat Nasional China (NPC), Jumat (5/3).
BACA JUGA: Kakek 63 Tahun Meninggal Dunia Usai Disuntik Vaksin China
Pada 2021, pemerintah China memperkirakan 11 juta lapangan kerja baru akan tercipta dengan tingkat pengangguran di bawah 5,5 persen.
Inflasi diperkirakan meningkat tiga persen seiring dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Konsumsi energi diperkirakan turun tiga persen selama perbaikan lingkungan terus ditingkatkan.
BACA JUGA: Perusahaan Amerika Bikin Kecewa, Chile Borong Vaksin Made in China
China juga akan menerapkan ekonomi terbuka dengan mendorong peningkatan kinerja perdagangan dan investasi.
Demikian pula dengan kerja sama luar negeri dalam kerangka Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), yang akan diperkuat, baik secara multilateral, bilateral, maupun regional.
BACA JUGA: Helikopter China Jatuh Timpa Rumah Warga, 5 Orang Tewas
"Kami akan membuka lebih banyak sektor ekonomi dengan cara memperluas partisipasi kerja sama ekonomi internasional. China akan memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan tarif impor guna meningkatkan produk impor," ujarnya dalam menyampaikan laporan tahunan pemerintah.
China akan memperkuat anggaran dan manajemen kinerja serta mendorong transparansi yang lebih besar dalam proses tersebut.
PM Li menambahkan bahwa China akan fokus pada reformasi di berbagai bidang, termasuk perusahaan milik negara, energi, transportasi, dan telekomunikasi pada 2021.
Li menyampaikan pidato selama sekitar satu jam di depan Presiden Xi Jinping, jajaran Dewan Penasihat Pemerintah, dan ribuan anggota NPC.
Selama pidato, ia juga menyinggung isu Hong Kong dan Makau.
"Kami akan tetap setia pada semangat prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem'. Masyarakat Hong Kong bisa mengatur Hong Kong dan masyarakat Makau bisa mengelola Makau dengan otonomi yang sangat tinggi. Kami akan meningkatkan sistem dan mekanisme yang relevan dari dua wilayah administrasi khusus itu untuk menegakkan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar," kata Li, yang sesekali pidatonya diselingi minum, terutama ketika suaranya mulai serak.
China akan menjamin penegakan hukum di kedua daerah administrasi khusus itu demi terciptanya stabilitas keamanan nasional.
"Kami akan dengan tegas menjaga dan mencegah campur tangan pihak asing dalam urusan Hong Kong dan Makau," katanya.
Sidang tahunan NPC dihadiri lebih dari 2.980 anggota legislatif yang didominasi oleh perwakilan Partai Komunis, baik pusat maupun daerah. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil