jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merilis prospektus final penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue.
Hal itu dirilis setelah perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA: Gandeng WSBI, BTN Gelar Pertemuan ke 28, Bahas Digitalisasi dan Inklusi Keuangan Global
Berdasarkan isi prospektus, BTN menerbitkan sebanyak-banyaknya 3,4 miliar saham baru. Jumlah tersebut lebih sedikit dari target yang tertera pada prospektus awal, yakni sebanyak banyaknya 4,6 miliar lembar saham.
Meski jumlah saham baru yang diterbitkan menjadi lebih sedikit, namun target perolehan dana tetap sama, yakni Rp 4,13 triliun.
BACA JUGA: Bank Commonwealth Rekomendasikan Peluang Investasi di Tengah Ancaman Resesi
Hal ini mengindikasikan tingginya respons pasar sehingga harga pelaksanaan right bisa ditetapkan di level terbaik dan jumlah saham baru yang diterbitkan tidak perlu sebanyak rencana awal.
Manajemen menetapkan rasio rights 100.000.000 : 32.525.443. Artinya, setiap pemilik 100 juta lembar saham akan mendapatkan 32.525.443 rights, yang bisa dikonversi menjadi saham baru.
BACA JUGA: Ganjar Optimistis PDIP Bisa Hattrick dan Menang Total di Pemilu 2024
Jumlah saham baru ini setara 24,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Untuk mendapatkan rights ini, investor mesti memperhatikan tanggal cum date yang ditetapkan perseroan yakni pada 22 Desember 2022.
Artinya, jika investor baru membeli saham BBTN pada 23 Desember (ex date), atau setelah tanggal cum date, maka saham tersebut tidak lagi mengandung rights.
Oleh karena itu, jika ingin meraup cuan dari rights issue BBTN, belilah saham perusahaan ini paling lambat 22 Desember 2022.
Setelah itu, meng exercise rights pada periode perdagangan HMETD yakni selama kurun 28 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023.
Pemerintah Indonesia, pemegang saham pengendali BBTN dengan porsi kepemilikan 60%, telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan seluruh haknya sebanyak 2,06 miliar saham baru.
Untuk itu, pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2,48 triliun yang sumber dananya berasal dari APBN 2022.
Dengan partisipasi penuh pemegang saham pengendali senilai Rp 2,48 triliun, maka sisa rights senilai Rp1,65 triliun diharapkan terserap seluruhnya oleh investor publik.
Tapi, jika investor publik tidak melaksanakan seluruh haknya, aksi korporasi ini telah memiliki pembeli siaga, yakni CIMB Sekuritas.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada