"Saya tidak paham apa sebenarnya motif presiden memberikan grasi kepada Corby, apalagi tak tanggung-tanggung grasi yang diberikan selama lima tahun," kata Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, kepada pers di Jakarta, Rabu (23/5).
"Terus terang saya bingung, katanya pemerintah punya komitmen terhadap pemberantasan narkoba, lantas apa ini buktinya. Dulu kita dengar pemerintah telah memoratorium remisi untuk napi kasus korupsi, narkoba dan teroris. Sekarang malah kasih grasi," tambah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Bahkan, lanjut Aboebakar, lebih aneh lagi bila ada pejabat yang bilang Corby cuma bawa ganja. "Inikan namanya meremehkan persoalan narkoba, padahal negara ini sudah
darurat narkoba," ujarnya.
"Saya takut setelah ini Indonesia akan dibanjiri ganja, atau bahkan akan ada kebijakan yang melegalkan peredaran dan penggunaan ganja," kata Aboebakar lagi.
Aboebakar juga mengaku tidak habis pikir ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyatakan akan ada perlakuan yang sama atas persoalan hukum yang dihadapi warga Indonesia di Australia.
"Indonesia kan tidak punya MLA atau perjanjian timbal balik dalam persoalan hukum dengan Australia. Lantas dengan mekanisme apa hal ini akan dilakukan. Saya tidak paham logika hukum bagaimana yang dipakai," jelasnya.
Kendati demikian, ia tidak yakin bila presiden mendapatkan tekanan dari Australia atas persoalan ini, namun bila ini benar-benar terjadi berarti kedaulatan hukum sudah terjajah. "Ini preseden buruk penegakan di Indonesia," tutupnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setujui Grasi Corby, DPR Kecam SBY
Redaktur : Tim Redaksi