jpnn.com, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPR Corneis membantah isu yang menyebut honorer dihapus, berdasar kesimpilan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (20/1).
Wakil rakyat dari dapil Kalbar itu mengatakan, muncul persepsi yang salah tentang kesepakatan raker dimaksud, seolah-olah honorer akan dihapus dalam arti diberhentikan secara massal.
BACA JUGA: Sekjen PB PGRI: Jika Honorer Dihapus, Pendidikan Lumpuh
"Hasil raker 20 Januari 2020 lalu menuai berbagai persepsi yang salah di masyarakat termasuk dari pemerintah daerah yang menyebabkan kekhawatiran tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah," kata Cornelis di Pontianak, Selasa (28/1).
Cornelis menjelaskan kesepakatan raker adalah Anggota Komisi II DPR RI ingin seluruh honorer mendapatkan status yang jelas, yakni agar diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
BACA JUGA: Honorer Non-Kategori Minta Diakomodir Jadi PPPK
"Jadi bukan diberhentikan, ini yang nampaknya menjadi kesalahan persepsi di lapangan," tuturnya.
Conelis juga menjelaskan permasalahan tenaga honorer ini merupakan persoalan masa lalu yang diharapkan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini bisa diselesaikan, dan untuk di DPR dalam hal ini Komisi II DPR RI akan siap mendukung pemerintah.
"Itu kan persoalan-persoalan masa lalu ya, dan pemerintah sekarang juga tidak boleh cuci tangan juga, karena ini menyangkut nasib rakyat kita," katanya.
BACA JUGA: Honorer K2 Perlu Tahu, Ini Sikap Pemerintah soal Revisi UU ASN
Menurut dia penyelesaiannya bisa dilakukan secara bertahap sampai tahun 2023.
"Kami menyarankan agar jangan sampai mereka digantung begitu saja, kasihan mereka yang sudah mengabdi untuk Negara ini. Kami di Komisi II DPR RI sepakat siap membantu dan mendukung agar permasalahan ini selesai 5 tahun kedepan," kata Cornelis. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo