Honorer Non-Kategori Minta Diakomodir Jadi PPPK

Selasa, 28 Januari 2020 – 11:41 WIB
Nurul Hamidah saat mengikuti RDP di Komisi X DPR, Selasa (28/1). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Para honorer tenaga pendidik dan kependidikan non-kategori meminta diprioritaskan dalam rekutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Forum Honorer Non-Kategori, Nurul Hamidah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR, Selasa (28/1). Nurul yang telah mengabdi selama 21 tahun termasuk honorer yang tercecer alias tak terdata.

BACA JUGA: Selamat Pagi Honorer K2, Hari Ini Bu Titi Diundang Komisi X DPR

"Kami ini termasuk honorer yang tercecer, bapak, dan masih banyak rekan kami. Kami menyampaikan aspirasi supaya ada perubahan status dan pengakuan yang bertahun-tahun kami harapkan. Kami nantikan," kata Nurul.

Menurut guru asal Jawa Timur ini, permasalahan honorer seluruh Indonesia memerlukan perhatian serius dari dewan maupun pemerintah, sehingga ada penyelesaian yang pasti.

BACA JUGA: Honorer K2 Perlu Tahu, Ini Sikap Pemerintah soal Revisi UU ASN

"Yang kami lakukan selama ini demi anak bangsa, generasi penerus. Kami di lapangan meskipun dengan status honorer, peran kami lebih besar rata-rata, di samping persentase di daerah itu 50-70 persen diisi honorer," kata Nurul.

Dia menjelaskan, para tenaga pendidik maupun kependidikan di daerah mengerjakan semua bidang tugas, mulai akademis, kesenian, hingga pembinaan.

BACA JUGA: Lihat Hasil Kerja Anak Buah Anies, Ketua DPRD DKI Menyesal Setujui Anggaran Revitalisasi Monas

"Bapak ibu bisa tinjau secara langsung sebagai bentuk pembuktikan. Honorer ini seperti apa kerjanya, kiprahnya terhadap dunia pendidikan," kata perempuan berhijab itu.

Karenanya, pihaknya mewakili honorer non-kategori seluruh Indonesia mengharapkan pada tahun 2020 ini ada aturan yang memberikan kemudahan bagi mereka diangkat menjadi PPPK.

"Mudah-mudahan regulasi rekrutmen PPPK tahap dua dan selanjutnya bisa mengakomodir seluruh honorer yang ada di Indonesia, tanpa membedakan kelompok, masa pengabdian. Ini mohon jadi proritas," kata Nurul dalam rapat yang dipimpin Abdul Fikri Faqih itu. (fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
honorer   honorer K2   Komisi X   DPR   guru  

Terpopuler