jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya memperkirakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemda yang dipimpinnya tak akan sanggup jika pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19) berlangsung hingga Juli.
Bima menyampaikan hal itu saat berbicara dalam diskusi virtual bertajuk Nasib Pekerja: Kena PHK Tetapi Dilarang Mudik Lantas Bagaimana Solusinya? yang digelar DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (1/5).
BACA JUGA: Pengumuman! Bogor Kritis Tenaga Medis
Menurut Bima, kunci dari semua persoalan pandemi corona adalah data dan informasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha maupun pemerintah. Sementara pakar epidemiologi memperkirakan puncak COVID-19 di Kota Bogor terjadi pada Juli mendatang, dengan catatan aturan tentang penanggulangan pandemi global itu sudah diterapkan secara tegas.
"Kalau tidak maka bisa lebih panjang. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana dampak dari COVID-19 di Kota Bogor? Dari data yang ada APBD Kota Bogor ini rontok. Betul-betul rontok apabila kita berpedoman pada asumsi prediksi bulan juli tadi," ucap Bima.
BACA JUGA: Ini Bukti Kota Bogor Makin Mengkhawatirkan
Jika pandemi COVID-19 belangsung sampai Juli, Bima memperkirakan 40 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor akan terimbas. Sebab, Bogor mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.
"Itu skenario optimistis. Apalagi kalau skenario pesimistis sampai bulan Desember. Kalau sampai Juli, dropnya 40 persen," tutur politikus PAN itu.
Bima memerinci, kegiatan perekonomian di Bogor yang terimbas pandemi COVID-19 antara lain usaha mikro kecil dan menengah, pegadang kaki lima (PKL), pekerja seni, ekonomi kreatif, buruh, petani, peternak dan sejumlah usaha lainnya. Walakin, Pemkot Bogor tak bisa mengharapkan uluran tangan dari pemerintah pusat.
“Kami tidak berharap banyak ke pemerintah pusat, enggak bisa. Saya perintahkan APBD disisir ulang, dilakukan refocusing. Kami berhasil menganggarkan Rp 144 miliar untuk COVID,” ujar Bima.
Alokasi itu dibagi menjadi tiga bagian. Perinciannya adalah untuk penanganan medis, jaring pengamanan sosial, dan recovery ekonomi.
"Untuk pemberdayaan ekonomi, banyak pelaku usaha kesulitan bahan baku, penurunan daya beli, ketiga kesulitan pasar yang hilang. Karena itu klaster ekonomi kami fasilitasi bahan bakunya. Kemudian BLT, ada produk yang dibeli oleh dinas," jelas politikus PAN itu.
Dia juga menyinggung soal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua. Menurutnya, harus ada tindakan tegas terhadap pelanggar aturan PSBB.
"Yang melanggar PSBB kami tindak. Ini ujian kepemimpinan bagi kita semua, bukan hanya Pak Jokowi dan Pak Terawan tetapi ini bagi semua. Bagi gubernur dan wali kota," tambahnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam