jpnn.com, JAKARTA - Generasi Z menjadi bonus demografi dan terus memegang peran penting untuk masa depan bangsa. Namun, saat ini ruang beraspirasi langsung ke pemerintah masih belum tersedia
“Padahal Gen Z adalah generasi yang akan menghadapi dampak langsung dari keputusan hari ini, termasuk di daerah kecil yang sering luput dari perhatian,” ujar Executive Director Generasi Melek Politik (GMP) Neildeva Despendya dalam keterangan persnya, Sabtu (5/10).
BACA JUGA: Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, FHUP Edukasi Masyarakat Pesisir
Neildeva merasa pemerintah sebatas menjadikan anak muda target audience, namun belum benar mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Sebab dalam negara demokratis, budaya dialog terbuka seperti town hall meeting menjadi bagian dari proses politik.
“Misalnya di Amerika Serikat, Finlandia, New Zealand, dan Inggris yang mempunyai Youth Parliament Forum untuk memungkinkan anak muda menyampaikan kritik dan aspirasi langsung kepada pemerintah,” ujar dia.
BACA JUGA: Menteri Siti Sebut RI - Jepang Bekerja Sama Atasi Perubahan Iklim
“Namun, di Indonesia, budaya dialog semacam ini masih minim, terutama bagi generasi muda yang sering kali tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk menyuarakan pandangan mereka,” sambung Neildeva.
Menyadari pentingnya partisipasi generasi muda, Neildeva berkomitmen menjadi pelopor dalam memperkuat partisipasi anak muda melalui Council of Gen Z (COGZ) dengan mengusung topik Kebijakan Krisis Iklim di Pemerintahan Baru: Indonesia Emas Atau Indonesia Cemas?
“Ini (COGZ) adalah inisiatif yang bertujuan menciptakan ruang partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi anak muda, tidak hanya memberikan ruang diskusi, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan generasi muda agar lebih terlibat dalam politik, memastikan bahwa suara mereka turut diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan,” ujar dia..
Sebagai informasi, COGZ mempertemukan 10 perwakilan Gen Z peserta terbaik Academia Politica, yang berasal dari berbagai daerah yakni Kalimantan, Bandung, Yogyakarta, Jabodetabek, dan Sulawesi.
Mereka secara langsung menyampaikan isu-isu daerah kepada tiga orang perwakilan pemerintah Prabowo-Gibran, yakni Triana Krisandini Tandjung, Gemintang Kejora Mallarangeng dan Faiz Arsyad.
Triana Krisandini menanggapi soal kota berkelanjutan. Dia mengatakan masyarakat, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun kota yang ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem yang ada khususnya dalam pembangunan IKN.
“Misalnya dari segi perusahaan, diperlukan transparansi kegiatan industri seperti pencatatan dan pelaporan dampak iklim yang dikeluarkan untuk publik. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat regulasi agar kegiatan industri dilakukan secara ramah lingkungan,” kata Triana.
Kemudian soal transpotasi berkelanjutan, Triana menyebut Indonesia bisa mencontoh Singapura yang berhasil menurunkan hampir setengah emisinya dengan membuat atap di atas trotoar demi kenyamanan pejalan kaki.
“Diperlukan juga transisi dari kendaraan umum dengan bensin menjadi kendaraan umum berbasis listrik demi menurunkan polusi,” tutur dia.
Senada dengan itu, Faiz Arsyad juga menyampaikan pandangannya soal kota berkelanjutan. Menurut dia,
sebelum mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), diperlukan proses verifikasi secara jelas dari Kementerian ESDM serta Kementerian lainnya yang sifatnya bukan hanya sekadar formalitas di lapangan.
“Dengan demikian, proses IUP tidak serta merta dikeluarkan begitu saja melainkan sudah melalui proses yang detail sehingga tetap mempertahankan lahan hijau dan tidak merusak lingkungan,” kata Faiz. (cuy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... BRIN Apresiasi Inovasi SIG, Semen Hijau jadi Jawaban Atas Perubahan Iklim Dunia
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan