jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) menunda kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk madrasah dan sekolah keagamaan yang rencananya dimulai Juli mendatang.
Saran itu disampaikan mengingat persiapan pelaksanaan PTM di Madrasah, seperti validasi data soal vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan belum dilaporkan oleh Kemenag untuk dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.
BACA JUGA: Kasus COVID-19 Melonjak, Kantor Pemerintahan Tutup Sementara? Tjahjo Jawab Begini
Sementara itu, perkembangan Covid-19 dalam dua pekan terakhir makin meluas dan membahayakan. Terlebih lagi dengan munculnya varian Delta di sejumlah daerah.
"Sebaiknya PTM untuk madrasah diundur, agar Madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, sampai pandemi ini benar-benar tidak membahayakan penyelenggara dan penyelenggaraan PTM," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Kamis (17/6).
BACA JUGA: Ini Lho Alexway yang Mengaku Berdinas di Mabes Polri, Aslinya, Oalah
Dia menilai penundaan itu sejalan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.
Di sisi lain, Kemendikbudristek juga sudah menyampaikan kemungkinan PTM di daerah-daerah tertentu yang semula direncanakan akan dimulai Juli, bakal diundur.
BACA JUGA: Ratusan Juta Rupiah Uang di ATM Lenyap, Begini Cara Pelaku Beraksi, Jangan Ditiru
Wakil ketua Majelis Syuro PKS itu mengutip data Kemenkes yang mencatat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam sepekan terakhir bertambah hingga 38,3 persen, keterisian ruang isolasi naik hingga 27.43 persen dibandingkan minggu sebelumnya.
Kondisi itu diperparah dengan penyebaran varian Delta Covid-19 yang disebut epidemiologi sebagai varian super karena lebih cepat menular, menimbulkan keparahan, dan bisa menyiasati antibodi yang sudah terbentuk.
HNW mengingatkan, selain tidak ada lagi peningkatan kasus Covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah terpenuhinya vaksinasi bagi seluruh tenaga pendidik. Sementara Kemenag belum memiliki data yang final.
Berbeda dengan Kemendikbudristek yang pada 31 Mei 2021 menyatakan sebanyak 1,5 juta guru sudah divaksin, itu pun baru 28 persen dari target keseluruhan tenaga pendidik.
Anggota Komisi VIII DPR itu juga mengkritisi penyiapan protokol kesehatan di 60 persen madrasah yang sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat pencuci tangan.
Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung/kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam serta petugas kebersihan.
"Oleh karena itu lebih baik PTM ditunda dulu hingga kasus Covid-19 turun, madrasah benar-benar siap, dan Kemenag benar-benar bisa memfasilitasi terlaksananya protokol kesehatan di seluruh madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan di bawah Kemenag," pungkas HNW. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam