jpnn.com, JAKARTA - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPE) Letjen TNI Doni Monardo menyinggung pentingnya perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi corona.
Bahkan, Doni menegaskan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga sudah menyatakan bahwa perubahan perilaku adalah suatu keniscayaan. Presiden pun sangat concern dengan perubahan perilaku masyarakat terkait dengan Covid-19 ini.
BACA JUGA: Istri Wali Kota Depok Positif Covid-19, Diisolasi di Rumah Sakit
“Covid masih menjadi misteri. Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 atau nanti ada Sar-Cov -3 kita semua belum mengetahuinya. Namun, demikian kita tentu mengantisipasi segala hal terjelek. Oleh karenanya, Bapak Presiden mengatkaan perubahan perilaku adalah suatu keniscayaan,” kata Doni saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8).
“Kita tidak bisa tidak harus mengikuti suasana yang ada yaitu harus mampu beradaptasi terhadap Covid ini sehingga upaya-upaya untuk meningatan kesadaran masyarakat harus menjadi priroitas,” lanjut Doni dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, itu.
BACA JUGA: Perempuan Lebih Terlindungi dari Covid-19 Dibanding Pria
Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengatakan anggaran kesehatan yang ada sekarang akan dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran pribadi dan kolektif masyarakat. Menurut Doni, seseorang tidak cukup hanya dirinya saja yang sadar dan disiplin. Lalu membiarkan orang di sekitarnya tidak disiplin.
“Karena cepat atau lambat orang yg tidak disiplin yang berada di sekitar itu itu bisa saja terpapar Covid di tempat lain lantas menulari,” kata Doni.
BACA JUGA: Pak Doni Sebut Covid-19 Masih Penuh Misteri, Vaksin Tak Serta-Merta Akhiri Pandemi
Sisi lain, Doni mengatakan kasus-kasus yang terjadi di kota-kota besar mengalami peningkatan. Menurut Doni, ada kasus positif dari penumpang transportasi umum sehingga ketika masuk ke kantor menulari yang lain.
“Kasus yang terjadi kota besar, adanya peningkatan terutama berasal dari transportasi umum sehingga mereka yang terpapar Covid menulari mereka yang di perkantoran,” kataya.
Dia menegaskan, pemerintah sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk berusaha semaksimal mungkin membatasi kegiatan para pekerja untuk masuk kantor.
“Program 50 persen untuk bekerja di kantor masih berlaku. Termasuk juga kami mengajak seluruh pimpinan (kantor) agar mengingatkan kepada pegawai dan kepala-kepala bawahannya untuk tidak mengizinkan yang memilik komorbid untuk berkantor. Karena ini adalah risiko paling besar,” papar Doni. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy