jpnn.com, JAKARTA - Penerapan social distancing di tengah wabah virus corona atau Covid-19 berimbas ke perekonomian masyarakat. Presiden Joko Widodo alias Jokowi diyakini punya jurus ampuh mengatasi persoalan itu.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun berharap Jokowi segera mengeluarkan kebijakan untuk membantu para pekerja harian lepas (PHL) khususnya sektor transportasi massal.
BACA JUGA: Covid-19 dan Kesetiakawanan Sosial
Menurutnya, saat ini penghasilan para sopir taksi, truk, serta transportasi berbasis daring maupun angkutan umum lainnya jauh berkurang akibat efek penerapan social distancing di tengah wabah Covid-19.
“Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," harap Misbakhun, di Jakarta, Minggu (22/3).
BACA JUGA: Jokowi Teken Inpres, Ayo! Kepala Daerah Segera Revisi Anggaran untuk Corona
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung Rp125 ribu per pekan atau Rp 500 ribu per bulan bagi PLH yang terkena imbas social distancing. “Ini sebagai bantalan uang makan mereka,” katanya.
Misbakhun juga mendorong Presiden Jokowi segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus mencicil kredit pemilikan rumah (KPR).
BACA JUGA: Berita Duka, Tiga Dokter Meninggal Diduga Terpapar Virus Corona
Mantan PNS Direktorat Jenderal Pajak itu pun mendorong pemerintahan Presiden Jokowi membantu MBR yang memiliki kewajiban cicilan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Misbakhun menjelaskan pemerintah bisa membantu dengan menalangi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencicil KPR. Wakil rakyat asal Pasuruan itu lantas menyodorkan dua opsi pemberian talangan.
Pertama dengan menalangi sebagian dari cicilan KPR hingga tiga bulan. Opsi kedua adalah menalangi penuh cicilan KPR untuk satu bulan.
“Misalnya, cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai rumah di bawah Rp 400 juta, untuk tiga bulan dibayar 40 persen oleh negara, atau satu bulan penuh dibayar 100 persen oleh negara,” katanya.
Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Harapannya adalah konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh.
“Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak,” kata mantan Wakil Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tepera) itu.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu menjelaskan, pandemi Covid-19 telah berefek pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Misbakhun, pemerintah di berbagai negara lain sudah berupaya membantu rakyatnya yang menghadapi masalah ekonomi akibat Covid-19.
Sebelumnya, ia sudah menyampaikan sarannya agar Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan bantalan ekonomi untuk warga yang berprofesi sebagai buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan. Usulannya juga memberikan pengganti uang makan sebesar Rp125 ribu per pekan atau Rp 500 ribu per bulan.
Misbakhun juga mengusulkan agar Jokowi melakukan realokasi 70 persen hingga 80 persen dana desa serta dana kelurahan. Gunanya membiayai bank pangan di desa dan kelurahan. Dengan dana itu, hasil pangan desa yang belum laku dibeli untuk dijadikan bank pangan yang digunakan juga oleh desa ketika karantina sosial belum selesai.
Misbakhun mengatakan hal ini sekaligus menjadi solusi bagi pedagang makanan rumahan yang penjualannya terganggu akibat Covid-19. Dana desa atau dana kelurahan yang direalokasi dimanfaatkan untuk membeli produk pangan dari pedagang kecil itu untuk kemudian menjadi bank pangan.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy