jpnn.com, TANGSEL - Ribuan honorer di Kabupaten Nias Barat bisa bernapas lega. Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap honorer meskipun sudah ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun CPNS hasil rekrutmen CASN 2021.
"Honorer di Nias Barat sebanyak dua ribu orang, terbanyak teknis administrasi 800 lebih, sisanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh," kata Bupati Khenoki yang ditemui JPNN.com saat penandatanganan kerja sama dengan Universitas Terbuka di Kampus UT, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, baru-baru ini.
BACA JUGA: Ada Kabar Gembira untuk Honorer K2 soal PPPK dari Kemenag, Siap-siap Ya
Sebagai daerah otonom baru dan masuk wilayah 3T, lanjutnya, SDM di Nias Barat sangat terbatas. Kondisi makin rumit ketika lowongan pekerjaan sangat minim.
Bupati Khenoki kemudian memutuskan untuk tetap mempekerjakan honorer di lintas instansi.
BACA JUGA: Nadiem Makarim: Guru Swasta Sadar Ketika Mendaftar PPPK Ada Konsekuensinya
Dia memilih tidak memberhentikan honorer, walaupun sudah ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa penyelesaian honorer dituntaskan pada 2023.
"Kami tidak bisa memberhentikan honorernya. Mereka mau bekerja di mana," ujarnya.
BACA JUGA: 260 Formasi CPNS Jambi Tahun 2021 Tidak Terisi, Guspardi: Mengecewakan
Dia menyebutkan, dalam rekrutmen PPPK guru 2021, Nias Barat mendapatkan formasi 700 lebih. Yang sudah lulus PPPK guru tahap I dan 2 sekitar 500.
Kemudahan untuk rekrutmen PPPK 2022, Nias Barat kembali mengajukan formasi 400 lebih untuk guru, sedangkan nakes dan penyuluh tidak terlalu banyak.
Melihat kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepada guru, lanjut Bupati Khenoki, pihaknya memutuskan untuk mempertahankan honorer teknis administrasi saat ini.
"Pulau Nias pada umumnya dan khususnya Nias Barat masih sangat membutuhkan tenaga honorer," ujarnya.
Dia menegaskan kebijakan pemerintah untuk menghapuskan honorer tidak bisa diberlakukan untuk seluruh daerah. Masing-masing daerah punya karakteristiknya sendiri.
Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta seluruh instansi baik pusat dan daerah untuk segera menuntaskan masalah honorer sampai 2023. Kebijakan tersebut sebagai amanat dari UU ASN, yang mana hanya dikenal PNS dan PPPK. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad