jpnn.com - JAKARTA - Rencana Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menghadang kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun proses politik di DPR RI dengan membentuk panitia khusus pemilu presiden (pilpres) tak membuat duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu ciut nyali. Pasalnya, Jokowi-JK menganggap suara mayoritas rakyat yang telah memberikan dukungan di pilpres lalu merupakan legitimasi sesungguhnya.
Menurut Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, langkah yang dilakukan kubu pendukung Prabowo-Hatta dengan menggugat ke PTUN, MK maupun membentuk pansus pilpres sebenarnya hanya didasari ketidakpuasan karena kalah di pilpres. Karenanya, Hasto menganggap cukup satu jurus tunggal untuk menghadapi langah kubu Prabowo-Hatta menggugat secara hukum maupun proses politik di DPR.
BACA JUGA: MK Yakin Tak Ada Keributan
“Cukup satu jurus saja, yakni kembali pada kekuatan rakyat. Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat, melalui dukungan ribuan relawan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan itu,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (25/7).
Lebih lanjut Hasto mengakui bahwa menggugat hasil pilpres ke MK merupakan penyelesaian yang dimungkinkan oleh konstitusi. Menurutnya, MK pun menjadi benteng terakhir dalam proses demokrasi.
BACA JUGA: Politisi Hanura Merasa Tak Sadar Satu Rombongan Haji dengan SDA
Namun demikian Hasto mengingatkan MK agar jangan sampai mencederai demokrasi dan mengulangi pengalaman buruk seperti halnya saat masih dipimpin Akil Mochtar. Yakni memutus sengketa pemilu karena ada unsur suap.
“MK harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan,” lanjut Hasto.
BACA JUGA: Kemenag Belum Putuskan Status Baha’i
Ditambahkannya, menangani sengketa pilpres juga menjadi momen bagi MK untuk memulihkan citra yang sempat runtuh. Karenanya Hasto mengharapkan MK benar-benar bisa menempatkan diri sebagai benteng demokrasi.
“Jangan sampai legitimasi rakyat yang begitu kuat diabaikan hanya karena obsesi terhadap berbagai bentuk kecurangan. Kita akui ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu kita. Tapi bagaimanapun rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat. Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yg harus terus menerus kita dengarkan,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Butuh 7 Hari Kerja untuk Sidangkan Sengketa Hasil Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi