jpnn.com, SURABAYA - Usai peralihan kewenangan SMA/SMK sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 ke Pemprov, datang banyak keluhan dari masyarakat.
Salah satunya adalah biaya pendidikan yang semula gratis sekarang harus bayar.
BACA JUGA: Curhat Warga Surabaya: Pembangunan Infrastruktur Belum Tuntas
Sebelum berlakunya UU tersebut, pengelolaan SMA/SMK dibawah Pemkot Surabaya digratiskan. Semenjak peralihan, sekolah kembali memberlakukan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).
Ini rupanya yang dikeluhkan masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya, terancam tak bisa melanjutkan sekolah.
BACA JUGA: Curhat Warga Surabaya: Keluhkan Air PDAM yang Macet
Hal itu disebabkan karena orang tua mereka tak bisa bayar jika melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Keluhan ini terlontar disela-sela reses Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan di lingkungan RT 6/RW 7 Kelurahan Sawunggaling, Wonokromo, Selasa (13/6).
“Terus terang masalah pendidikan masih menghantui kami. Pagu lima persen untuk mitra warga tak sebanding dengan jumlah warga kurang mampu. Sedangkan sekolah swasta biayanya cukup mahal,” ujar warga RT 6 Sawunggaling, Nurhamdi.
Warga pun berharap masalah ini bisa cepat teratasi. Sehingga anak-anak kurang mampu yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, bisa bersekolah di sekolah swasta dengan biaya murah.
Semisalkan dengan penggunaan anggaran yang bisa dialihkan untuk warga miskin.
“Banyak sekali di lingkungan kami anak kurang mampu yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Padahal sekolah swasta tak mendapat
BOS,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Darmawan mengatakan, dirinya prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, permasalahan pendidikan ini hampir seluruhnya dirasakan oleh warga Surabaya.
“Hampir seluruh tempat yang saya datangi warganya mengeluhkan pendidikan. Tapi saya pernah bertanya ke Bu Wali (wali kota, Red) bahwa mereka yang tidak mampu bisa ditangani. Tapi tak tahu lagi di lapangan,” kata Darmawan.
Politisi asal Partai Gerindra ini pun berjanji akan menyampaikan keluhan masyarakat ke wali kota.
Selain menyampaikan masalah pendidikan, dia juga berjanji melaporkan dana hibah pemkot yang belum cair.
Terutama pengajuan proposal menyangkut keperluan kampung yang selalu menjadi agenda rutin diajukan ketika anggota DPRD Surabaya melakukan jaring aspirasi masyarakat (jasmas). (bae/nur)
Redaktur : Tim Redaksi