Curhat Warga Surabaya: Keluhkan Air PDAM yang Macet

Jumat, 16 Juni 2017 – 07:22 WIB
CARI SOLUSI: Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha (dua dari kanan) melakukan jaring aspirasi masyarakat di Pakal, Surabaya, Jatim. Foto for Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Masalah pendidikan, air PDAM yang macet dan belum cairnya dana hibah menjadi temuan dalam jaring aspirasi yang dilakukan oleh wakil ketua DPRD Surabaya, Jawa Timur, Masduki Toha.

Nantinya, temuan ini akan dilanjutkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat sidang paripurna.

BACA JUGA: Enggak Kapok, Masih Saja Layani Tamu Beradegan Dewasa di Bulan Puasa

“Banyak yang disampaikan, salah satunya dana hibah. Masyarakat menanyakan kapan cairnya. Kan selama ini seluruh dana hibah belum cair,” ujar Masduki seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Selain dana hibah, beberapa masalah yang krusial diantaranya keluhan air PDAM selama lima bulan mati.

BACA JUGA: Bu Bupati dari Bali Ini Inspiratif Banget soal Desa Wisata

Mampetnya air PDAM ini di Surabaya Barat. “Kemudian masalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat meminta pelayanan di rumah sakit, seperti RS Soewandhie lebih baik lagi. Mereka mengeluhkan karena adanya tarikan,” jelasnya.

Tak hanya itu, masalah pendidikan juga menjadi keluhan warga yang disampaikan kepada Masduki.

BACA JUGA: Tempat Indekos Dirazia, Ada Pasangan Mesumnya

Keluhan yang datang soal perpindahan kewenangan SMA/SMK menjadi milik Pemprov Jatim. Pindahnya kewenangan tersebut, berdampak tidak gratisnya pendidikan menengah atas tersebut. Padahal banyak dari masyarakat miskin mengeluhkan hal itu.

“Saya sudah jelaskan bahwa sekarang sudah diambil oleh pemprov, sesuai dengan undang-undang,” bebernya.

Peralihan kewenangan SMA/SMK ini telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang sejak akhir 2016 silam berada di bawah Pemprov Jatim.

Terakhir, keluhan masyarakat soal dampak pembangunan selokan di Surabaya Utara dan Timur.

Dimana tanah hasil galian tersebut menyebabkan kerugian pada masyarakat. Warga mengeluh tanah hasil galian selokan menyebabkan lumpur.

“Hasilnya ini kami laporkan kepada wali kota (Risma, Red) dan akan diparipurnakan. Lantas diarahkan ke wali kota untuk dipelajari dan dilakukan evaluasi,” tandasnya. (bae/nur)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Punya 3 Istri, Semuanya Dilarang Hamil, Takut Longgar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler