MADINA – Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, akan memanggil kembali Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina untuk dimintai keterangan seputar data honor kategori II (K2).
Alasan pemanggilan, agenda rapat kerja pada hari Kamis (4/4) ditunda, karena tidak dihadiri Kepala BKD Madina Syahdan Lubis AP.
“Kita sudah jadwalkan hari Kamis kemarin, namun yang hadir hanya staf BKD saja. Kita menginginkan keterangan dari Kepala BKD, dan informasi dari stafnya diketahui kepala BKD lagi di luar kota. Untuk itulah, kita akan memanggil kembali Kepala BKD pada Selasa (9/4) mendatang,” ucap Ketua Komisi I DPRD Madina Abdul Kholil, seperti diberitakan Metro Tabagsel (Grup JPNN).
Dia juga menjelaskan pihaknya ingin mengetahui berapa jumlah honorer K2 di lingkungan Pemkab Madina yang diumumkan oleh BKN, dan apakah sudah disampaikan kepada masyarakat khusus bagi tenaga honorer itu sendiri.
“Dan sampai sekarang kami belum tahu pasti mengenai data itu, kami tidak ingin ada permainan dan persoalan dalam hal honor K2 ini, dan akan memantau maksimal di lapangan,” tambahnya.
Untuk itulah, Kholil juga berharap BKD mengumumkan data honorer K2 itu secara transparan supaya masyarakat luas tahu itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Madina Ahmad Suheri Nasution Ssos menyebutkan, pengumuman honor K2 harus disampaikan secara transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat luas, agar tidak ada dugaan permainan di dalamnya.
Suheri khawatir akan terjadi manipulasi data jika tidak diumumkan dengan transparan.
Begitu juga disampaikan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Padang sidempuan mewilayahi Tabagsel, H Ridwan Rangkuti SH MH.
“Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya mengenai data tenaga Honorer K2 ini, saya minta kepada Kepala BKD Madina dan BKD se Tabagsel agar mengumumkan nama-nama tenaga Honorer K-II melalui media cetak lokal. Bukan hanya ditempel di papan pengumuman saja,” sebutnya. (wan/mer)
Alasan pemanggilan, agenda rapat kerja pada hari Kamis (4/4) ditunda, karena tidak dihadiri Kepala BKD Madina Syahdan Lubis AP.
“Kita sudah jadwalkan hari Kamis kemarin, namun yang hadir hanya staf BKD saja. Kita menginginkan keterangan dari Kepala BKD, dan informasi dari stafnya diketahui kepala BKD lagi di luar kota. Untuk itulah, kita akan memanggil kembali Kepala BKD pada Selasa (9/4) mendatang,” ucap Ketua Komisi I DPRD Madina Abdul Kholil, seperti diberitakan Metro Tabagsel (Grup JPNN).
Dia juga menjelaskan pihaknya ingin mengetahui berapa jumlah honorer K2 di lingkungan Pemkab Madina yang diumumkan oleh BKN, dan apakah sudah disampaikan kepada masyarakat khusus bagi tenaga honorer itu sendiri.
“Dan sampai sekarang kami belum tahu pasti mengenai data itu, kami tidak ingin ada permainan dan persoalan dalam hal honor K2 ini, dan akan memantau maksimal di lapangan,” tambahnya.
Untuk itulah, Kholil juga berharap BKD mengumumkan data honorer K2 itu secara transparan supaya masyarakat luas tahu itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Madina Ahmad Suheri Nasution Ssos menyebutkan, pengumuman honor K2 harus disampaikan secara transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat luas, agar tidak ada dugaan permainan di dalamnya.
Suheri khawatir akan terjadi manipulasi data jika tidak diumumkan dengan transparan.
Begitu juga disampaikan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Padang sidempuan mewilayahi Tabagsel, H Ridwan Rangkuti SH MH.
“Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya mengenai data tenaga Honorer K2 ini, saya minta kepada Kepala BKD Madina dan BKD se Tabagsel agar mengumumkan nama-nama tenaga Honorer K-II melalui media cetak lokal. Bukan hanya ditempel di papan pengumuman saja,” sebutnya. (wan/mer)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivitas Gunung Api Dempo Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi