jpnn.com - JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) pimpinan Faisal Basri telah merekomendasikan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis RON88 atau yang di Indonesia lebih di kenal dengan sebutan Premium demi menjaga keuangan negara dan memangkas mafia migas. Namun, rekomendasi itu memicu penolakan.
Direktur Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengaku curiga rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu sudah tidak steril dari kepentingan asing. "Saya justru khawatir rekomendasi ini (penghapusan bensin, red) datang dari tim yang diboncengi agen asing. Saya ingatkan pemerintah jangan tersusupi oleh pihak yang menjalankan agenda asing," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/12).
BACA JUGA: KPK Periksa Mantan Staf Khusus Jero Wacik di Kasus Fuad Amin
Marwan mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja menuruti rekomendasi tim RTKM. Kalau kebijakan itu tetap mau dijalankan, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Misalnya, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal strategis untuk melindungi kepentingan nasional, baik ketahanan energi, eksistensi BUMN maupun jaminan penerimaan negara.
"Perlu pentahapan. Harus ada pertimbangan terhadap aspek lain dibanding finansial keuangan maupun pemberantasan mafia semata," tegasnya.
BACA JUGA: Kontras Dorong Eksaminasi Putusan Kasus JIS
Kalau di dalam impor RON 88 itu dianggap ada mafia migas yang bermain, Marwan justru mempertanyakan sejauh mana orang-orang di Pertamina maupun Petral tidak tersentuh aparat hukum. Padahal, pemerintah punya presiden dan kementerian yang memiliki kekuatan dan sumber daya untuk membasmi mafia migas.
"Menteri, presiden kan lebih berkuasa. Kenapa tidak digunakan mengatasi mafia ini, dibanding langsung menghilangkan RON 88? Padahal ada masalah strategis yang akan merugikan negara, Pertamina, ketahanan energi. Sehingga dominasi SPBU asing di dalam negeri akan semakin besar," jelasnya.
BACA JUGA: Hamdan Zoelva Gugur dari Seleksi Hakim MK
Selain itu, Marwan juga mempertanyakan kinerja Tim RTKM karena seharusnya mereka lebih mengutamakan perbaikan dalam hal formula dan tata niaga migas. Karena itu, Marwan tidak setuju RON 88 sebagai BBM rakyat dihapuskan.
"RON 88 itu, atau BBM rakyat itu kan salah satu solusi menyediakan energi buat kalangan bawah. Kalau RON 92, asing itu punya kilang di Singapura. Shell punya RON 92 sudah sangat efisien sehingga harganya sangat bersaing. Kalau pertamina buat itu juga ya bisa kalah bersaing," ujarnya.
Marwan juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa penghapusan Premium akan mematikan SPBU asing di dalam negeri. Menurutnya, SPBU asing justru akan lebih dominan. Apalagi aturan melegalkan mereka membuat SPBU di kawasan yang sudah lebih dulu ada pertaminanya.
"Sebaliknya pertamina mau hadir di negara yang sudah membangun SPBU di sini, sulitnya setengah mati. Ini akan membuat pertamina semakin rugi. Ini yang harus dipertimbangkan tim reformasi migas," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Minta Anggota Lebih Humanis
Redaktur : Tim Redaksi