JAKARTA - Pemerintah terus menggulirkan dan mematangkan rencana redenominasi rupiah. Alasannya, demi efektifitas transaksi pembayaran.
Namun anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, justru curiga dengan rencana pemerintah itu. Sebab, bukan tidak mungkin redenominasi ditunggangi oleh pihak tertentu untuk mengambil uang negara.
"Redenominasi intinya adalah mencetak uang baru dengan nominal yang sudah disesuaikan. Tapi pengeluaran dan distribusi uang baru oleh Bank Indonesia hanya diketahui oleh pemerintah, dan tak akan bisa dikontrol oleh siapa pun di luar mereka," kata Bambang kepada JPNN, Kamis (24/1).
Lebih lanjut politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa BI punya catatan buruk dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan bailout Bank Century. Bahkan pada menjelang Pemilu 1999, marak beredar kasus uang palsu pecahan Rp 100 ribu.
"BI punya sejarah gelap dan tak bertanggungjawab dalam pengeluaran uang Rp 600 triliun untuk BLBI, Rp 6,7 triliun untuk bailout Century dan kasus "Uang Merah" jelang Pemilu masa lalu yang masih misterius," tegasnya.
Karenanya Bambang wanti-wanti agar publik mencermati skenario redenominasi rupiah menjelang Pemilu 2014 ini. "Parpol peserta pemilu memang perlu uang cash. Dan uang cash hanya ada di Bank Indonesia. Jadi tidak ada yang bisa menjamin truk kontainer berisi uang baru tidak menyimpang ke tempat lain. Misalnya, ke orang-orang partai yang akan ikut Pemilu 2014," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amankan Data, KPU Gandeng BPPT
Redaktur : Tim Redaksi