jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya meminta Densus 88 Polri untuk tidak menggunakan lagi alat penyadapan yang dimilikinya. Pasalnya, perangkat sadap itu merupakan sumbangan dari pemerintah Australia.
"Saya, bersama Fraksi Golkar mengharapkan pada polisi, khususnya, Densus untuk menghentikan penggunakan dari alat intersepsi (penyadapan)," kata Tantowi saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
BACA JUGA: KPK Buka Peluang Jerat Atut Sebagai Tersangka
Wakil Sekjen Partai Golkar itu mengungkapkan, pada tahun 2001 lalu Polri menerima sumbangan alat sadap dari Australia. Sumbangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Densus 88 dalam melancarkan perang melawan terorisme.
Namun, pascaterungkapnya operasi penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia, Tantowi mencurigai sumbangan tersebut memiliki tujuan lain. Ia menduga, alat tersebut kemungkinan dimanfaatkan Australia untuk melancarkan operasi intelejen.
BACA JUGA: DPR Berencana Temui Edward Snowden di Rusia
"Tidak mustahil peralatan itu sudah dibuat terkoneksi dengan sistem mereka di sana. Jadi patut diduga salah satu sumber kebocoran dari situ," ucap mantan penyanyi country ini.
Lebih lanjut Tantowi menegaskan pemerintah Australia harus segera melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik.
BACA JUGA: Cara Mendidik Anak yang Baik Versi Ibu Negara
"Dalam diplomasi kita dapat menyampaikan nota keberatan yang sudah dilakukan. Kemudian diikuti pemanggilan otoritas Australia dan Amerika oleh Menteri Luar Negeri. Bila tidak ada reaksi maka akan menarik kedubes kita, dan terakhir memutuskan hubungan diplomatik," paparnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adhyaksa Kaget Ada Masalah Dalam Proyek Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi