jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencurigai manuver KPU menghentikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kecamatan.
Melalui siaran pers koalisi, Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten/kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
BACA JUGA: Daebak! Chong Sung Kim Memikat Dapil II DKI Jakarta, Sebegini Suaranya
Dia menyebut pleno terbuka diinstruksikan oleh KPU untuk dijadwalkan ulang. Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyarankan agar SIREKAP KPU RI dihentikan.
Hal itu lantaran SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Di sisi lain, penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan harus dipersoalkan.
BACA JUGA: Reaksi AHY Ditanya soal KSP Moeldoko Tak Hadiri Pelantikannya di Istana, Waduh
"Keputusan KPU menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," ujar Halili melalui siaran persnya, Rabu (21/2).
Dia menilai pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk tiga keinginan Jokowi yang sudah banyak beredar di publik.
BACA JUGA: Belum Menyerah, AMIN Siap Melakoni Putaran Kedua Pilpres 2024
"Pertama, untuk memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran. Kedua, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen. Ketiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan," tuturnya.
Koalisi memandang penghentian rekap manual di tingkat kecamatan dan SIREKAP KPU karena perbedaan yang tajam antara rekap manual dan tampilan hasil penghitungan suara secara online menegaskan kekacauan dalam Pemilu.
Kekacauan terjadi karena Pemilu 2024 di tangan penyelenggara Pemilu hari ini bukanlah instrumen luhur kedaulatan rakyat, tetapi tak lebih sebagai instrumen politik kekuasaan Jokowi.
"Penghentian rekapitulasi suara manual dan SIREKAP KPU merupakan strategi untuk mengondisikan suara demi kepentingan Jokowi yang diduga salah satunya terkait lolosnya PSI di parlemen," tuturnya.
Padahal, kata Halili, berdasarkan rekapitulasi Form C1 yang dilakukan oleh organisasi pemantau dari kalangan masyarakat sipil, seperti KawalPemilu.org, PSI sejauh ini termasuk partai yang tidak lolos ke DPR RI.
"Kekacauan rekapitulasi suara berkenaan dengan siasat jahat rezim untuk membajak Pemilu dan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Dengan sendirinya, situasi tersebut membuat legitimasi Pemilu runtuh," tuturnya.
Dalam konteks itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyatakan sikap;
1. Koalisi menuntut agar seluruh anggota KPU dan Bawaslu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban karena telah gagal mengemban amanat rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
Jika mereka tidak mengundurkan diri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus memberhentikan mereka akibat begitu banyak pelanggaran sangat fatal dan serius yang mereka lakukan.
2. Koalisi juga menuntut agar penyelenggara dan pengawas baru dapat segera direkrut agar Pemilu dapat dilaksanakan ulang secara demokratis sebelum periode pemerintahan Jokowi habis.
3. Sebagai pembayar pajak untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada Anggota DPR RI agar menggunakan seluruh hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya Hak Angket.
4. Koalisi juga mendorong agar elemen-elemen demokrasi baik dari kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media untuk mengonsolidasikan diri mereka dalam rangka menghentikan kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya dengan membajak Pemilu dan Demokrasi Indonesia.(fat/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Masyarakat Sipil Minta Ketua KPU Dicopot atas Pengabaian PKPU
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam