JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo agak kaget dengan telah dibukanya perekrutan CPNS pada tahun ini. Arif mengatakan, bulan lalu komisinya mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
Saat itu, sejumlah anggota dewan menanyakan kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. "Menterinya bilang moratorium CPNS masih diberlakukan. Pemerintah sendiri masih mau menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer," kata Arif, Minggu (22/7)
Kebijakan pemerintah, lanjut Arif, adalah menyelesaikan tenaga honorer kategori I (gajinya bersumber dari APBN dan APBD) pada 2012. Sementara itu, tenaga honorer kategori II (gajinya bersumber dari selain APBN dan APBD) diselesaikan mulai tahun depan hingga 2014.
"Kalau sekarang tiba-tiba dibuka pendaftaran CPNS, menurut saya, itu aneh. Jangan-jangan terjadi miskoordinasi antara Men PAN dengan kementerian yang lain," ujarnya.
Arif menuturkan, setiap tahun ada sekitar 150 ribu-160 ribu PNS yang pensiun. Pengangkatan pegawai honorer yang tengah menjadi agenda pemerintah masih jauh di bawah itu.
Karena itu, penambahan PNS dari jalur honorer masih bisa diterima. Apalagi, ada tuntutan yang sangat masif dari puluhan ribu tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan catatan, setelah itu tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru.
Namun, rekrutmen CPNS harus distop dulu. Pada prinsipnya, ungkap Arif, salah satu tujuan reformasi birokrasi di Indonesia adalah merasionalisasi jumlah pegawai. Karena itu, dilakukan kebijakan moratorium untuk menyelesaikan tumpukan tenaga honorer, pensiunan PNS, dan menata kembali formasi kepegawaian.
Dari aspek regulasi, DPR dan pemerintah juga tengah membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). "Setelah ditemukan postur birokrasi yang ideal, baru diputuskan perlu atau tidak menambah pegawai baru," terang politikus PDIP itu.
Arif khawatir usul rekrutmen CPNS kali ini lebih bermotif politik mendekati pemilu. "Setiap dua tahun menjelang pemilu selalu begitu," sindirnya. (pri/c6/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Jokowi-Ahok Haramkan Politik Uang
Redaktur : Tim Redaksi