Koordinator aksi KRSARK, Andi Rante, menyatakan, RUU itu harus ditolak karena akan membuat rakyat Indonesia menderita seiring terkekaknya demokrasi. Andi menyebut RUU Kamnas merupakan skenario pemerintahan saat ini untuk mewujudkan lagi politik ala orde baru.
"RUU Kamnas akan menjadi hantu demokasi. Jika nanti sampai disahkan menjadi UU Kamnas, sudah pasti akan menjadi malapetaka demokrasi Indonesia karena akan membungkam sikap kritis masyarakat," ujar Andi.
Andi menambahkan, pihaknya telah mencermati RUU Kamnas. Disebutkannya, RUU Kamnas tak hanya membahayakan demokrasi dan supremasi sipil tapi juga sarat dengan pesanan untuk kepentingan pemilik modal.
"RUU ini sangat sarat kepentingan neoliberalisme dan kapitalisme dengan cara menghalalkan pelanggaran HAM dengan melegitimasi peranan militer dan BIN dalam setiap pengamanan-pengamanan sipil. DPR harus bersikap tegas menolak RUU Kamnas," ucapnya.
Ditegaskannya pula, KRSARK akan terus menyuarakan penolakan atas RUU Kamnas dengan menggandeng perguruan tinggi di Jawa. Dalam rangka itu pula KRSARK yang terdiri dari sejumlah aktivis dari berbagai perguruan tinggi di Sulsel seperti Universitas 45 Makassar, UVRI Makassar, UMI Makassar, UNCP Palopo, UNANDA Palopo dan STAIN Palu akan kembali berunjuk rasa di DPR jika RUU Kamnas tetap dibahas.
Tak hanya membentangkan spanduk dan poster penolakan atas RUU Kamnas, aktivis KRSARK juga membakar ban dan berusaha merangsek masuk ke halaman gedung DPR RI. Gerbang DPR RI pun dicoret dengan tulisan "Tolak RUU Kamnas". Akibat aksi itu, lalu lintas di depan gedung DPR RI sempat macet. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisaris Independen Disebut Ikut Suap Pegawai Pajak
Redaktur : Tim Redaksi