jpnn.com, JAKARTA - Pemilik restoran Ayam Bakar Kambal, Dadiyono, tidak hanya sukses di bisnis kuliner. Dia juga sukses membangun bisnis di bidang kontraktor pembangunan.
Kesuksesan membangun dua usaha yang berbeda itu tidak membuatnya lupa diri. Pria kelahiran 8 Agustus 1976 ini justru bertekad mengabdi untuk raktyat.
BACA JUGA: Ini Reaksi KPK atas Putusan MA soal Aturan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Dia mendirikan organisasi bernama Nyong Rika Kebumen (NRK) yang fokus pada penggalangan dana untuk santunan yatim dan bantuan ke pondok pesantren di wilayah Kebumen.
Selain itu, Dadiyono juga aktif dalam organisasi perantau asal Kebumen, Jawa Tengah. Dia, bahkan menjadi Ketua Harian Induk Warga Asli Kebumen Walet Mas (IWAK Walet Mas).
BACA JUGA: Banyak Warga Muhammadiyah & Nahdiyin Jadi Caleg PDIP, Hasto Berkisah soal Sejarah
Pengaruh dari lingkungan organisasi dengan beragam latar belakang, mulai dari pegiat UMKM, politikus, dan pegiat seni, memantapkan hatinya terjun ke dunia politik.
Dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan 7 dari Partai Golkar pada Pileg 2024.
BACA JUGA: Bakal Ada Evaluasi, Caleg Golkar DKI Jakarta Diminta Jalankan Komitmen & Dedikasi
"Sebelumnya saya tidak pernah berkecimpung di dunia politik dan tidak menjadi bagian dari partai politik," ungkap pemilik 8 outlet ayam bakar.
Dia mengungkapkan bahwa proses pendaftaran menjadi calon anggota legislatif (caleg) itu pun singkat dan spontan, karena memang bukan karena niat pribadi.
"Ada niat bersama dalam mengakomodasi aspirasi dari lingkungan," tutur Dadiyono.
Mengenai visi misinya terjun ke politik, caleg Golkar ini mengaku tidak ingin muluk-muluk. Dia ingin memaksimalkan program pemerintah yang tidak berjalan optimal di masyarakat.
Menurut dia, banyak program pemerintah yang kurang perhatian dan support, jadi seperti mati suri, sehingga menjadi beban masyarakat.
"Contohnya Pos Windu sebagai garda terdepan pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan lansia, seperti cek gula darah, kolesterol, dan lainnya sekarang malah berbayar, kan, orang yang tidak mampu tidak sanggup," ungkapnya.
Kemudian, PAUD yang seharusnya dikelola di tingkat RW justru berbayar, mahal lebih mahal dari milik swasta.
"PAUD ini, kan, hak dasar pendidikan anak usia dini, tetapi sekarang ditelantarkan karena menjadi beban," tuturnya.
Dia juga menyinggung soal politikus yang menjadikan politik sebagai sumber kehidupan, sehingga tak sedikit yang terjerat kasus korupsi.
"Berpolitik itu jangan dijadikan karier, tetapi seharusnya pengabdian untuk rakyat," kata Dadiyono. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh