jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menyebutkan sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada harus mendapat perhatian. Di antaranya Papua Barat, Aceh, Banten, Gorontalo, Bangka Belitung hingga Sulawesi Barat.
Menurut Titi, suhu politik yang memanas tidak hanya di DKI Jakarta tetapi sejumlah daerah lain dirasakan hal yang sama. Tidak hanya di media sosial, panasnya pilkada juga bisa merambah ke dunia nyata jika tidak dilakukan antisipasi.
BACA JUGA: Gerindra Terjunkan 73 Pendekar untuk Menangkan Anies-Sandi
"Semua punya dinamika dan punya segmen tersendiri,” kata Titi saat dialog pentas pilkada bertajuk Pembentukan Opini Melalui Media Sosial dan Survei di Gedung MNC, Jakarta, Senin (26/9).
Ia menjelaskan, Aceh harus mendapat perhatian. Sebab berdasarkan informasi yang ia terima banyak silent intimidation yang terjadi di provinsi paling barat Indonesia itu.
BACA JUGA: Boy Diyakini tak Seret Kader PDIP Tinggalkan Ahok-Djarot
Sedangkan DKI Jakarta, kata Titi, yang perlu diantisipasi ialah isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Di Banten, persoalannya terkait dinasti melawan antidinasti.
"Dalam konteks demokrasi, kami anggap online tanpa offline, is nothing. Pasar offline lebih besar," katanya.
BACA JUGA: Ini Bahayanya Kalau PDIP Dibiarkan Bentuk Tim Kampanye Sendiri
Menurut dia, aturan offline dan online sama saja. Tinggal bagaimana kemauan bekerja mengawal ini. Selain pengawasan, kata dia, pendidikan politik juga harus berjalan.
Anggota KPU Ferry Kurnia mengatakan semua pihak harus punya konsep kampanye sehat. Pengguna media sosial harus punya kepedulian lebih terhadap pilkada.
"Karena pilkada ujung-ujungnya kesejahteraan. Dengan pilkada itu orang yang terpilih akan membangun daerah atau bangsa kita," katanya.
Pakar Teknologi Informasi Pratama Persadha mengingatkan semua pihak harus hati-hati ketika memposting sesuatu ke media sosial.
"Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita posting karena itu akan ada selamanya," katanya.
Menurut dia, kalau merugikan orang lain di media sosial, bisa kena sanksi yang sama dengan kehidupan nyata. Dia mengingatkan, kalau membully di media sosial sudah mengarah kepada perbuatan anarkis maka itu harus ditindak.
"Kalau soal program kerja (yang dibully), tidak ada masalah. Kalau membully calon lawan mengarah anarkisme itu yang harus diantisipasi agar tidak ada keributan di dunia nyata," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kegantengan Anies-Sandiaga Disejajarkan Dengan Pak SBY
Redaktur : Tim Redaksi