PADANG--Wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar Kasim menilai pemerintah daerah selama ini kurang peduli terhadap pengembangan pendidikan di daerahnya. Mereka kurang cepat merespons kebutuhan dunia pendidikan, terutama perbaikan ruang kelas, sementara kondisi saat ini terdapat 130 ribu unit ruang kelas sekolah yang rusak.
"Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu kan tanggung jawab daerah. Sekolah-sekolah inpres yang dibangun tahun 1980-an itu kan sudah harus direhab tapi daerah kurang peduli," ujarnya saat berdialog dengan jajaran redaksi Padang Ekspres (Group JPNN) tadi malam (20/1).
Hadir dalam dialog itu Wakil General Manager Padang Ekspres Sukri Umar dan Korlip Gebril Daulai. Tahun ini, kata mantan Rektor Unand dua periode ini, Kemendiknas sudah mengalokasikan dana sebesar Rp135 triliun untuk rehab sekolah tersebut. "Itu sudah dimulai sejak APBN-P tahun lalu. Ditargetkan rehab semua sekolah yang rusak berat itu tuntas, tahun ini," ujarnya.
Meski rehab rusak berat tuntas, ruang-ruang kelas yang tadinya rusak ringan dan sedang pun akan mengalami rusak berat. Karena itu, anggaran Kemendiknas meski sudah di atas 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp64 triliun di Kemendiknas dan Rp280 triliun tersebar di kementerian lain tetap akan tersedot terus menerus ke perbaikan fisik.
"Jika kondisi ini terus berlanjut, peningkatan kualitas pendidikan sulit dilakukan. Makanya daerah harus peduli karena yang akan sekolah di sana juga orang daerah itu, tidak mungkin orang dari luar, kecuali perguruan tinggi, mahasiswanya dari berbagai daerah. Kalau kualitas pendidikannya rendah yang rugi ya orang di daerah itu juga," ujar mantan Irjen Kemendiknas ini.
Selain untuk rehab sekolah, alokasi kementerian tahun ini juga banyak tersedot untuk biaya operasional sekolah (BOS). Tahun dialokasikan sebesar Rp10 triliun dengan indeks Rp580 ribu per siswa per tahun untuk sekolah dasar (SD) dan Rp710 ribu per siswa per tahun untuk sekolah menengah pertama (SMP).
"Itu baru standar biaya minimal. Kalau kita ingin kualitas pendidikan lebih bagus kita mendorong agar di daerah juga ada semacam BOS daerah," ujarnya. Perbaikan mekanis penyaluran dana BOS dari Kemenkeu ke provinsi dan langsung ke sekolah diharapkan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
Untuk Sumbar, Musliar Kasim mengakui kualitas pendidikannya sudah cukup bagus, berada di atas rata-rata nasional. "Tapi masih ada juga daerah yang di bawah itu seperti Pasaman, Pesisir Selatan, Mentawai dan Padangpariaman," ungkapnya.
Terkait masih adanya pungutan-pungutan liar di sekolah, Musliar menegaskan kementerian sudah mengeluarkan peraturan menteri yang lebih tegas. Ini merespons hasil survei kementerian dan BPK terhadap sejumlah sekolah di 33 provinsi. Sebab kementerian menemukan ada 10 jenis pungutan liar yang dibebankan sekolah kepada siswa, di antarnya uang bangku, seragam, LKS, dan uang pendaftaran.
"Kalau masih juga ada pungutan akan dikenai sanksi tegas," ujarnya. Dia juga meminta masyarakat turut mengawai pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Pungutan, katanya hanya dibolehkan untuk sekolah RSBI. "Itupun harus persetujuan Diknas dan komite sekolah," tegasnya. (mg6)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Guru Senior, Minta Tak Ikut Uji Kompetensi
Redaktur : Tim Redaksi