JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) harus diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana alokasi khusus (DAK). Pasalnya, selama ini DAK yang diberikan ke daerah lebih banyak dikendalikan pusat. Akibatnya, Pemda merasa tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
Hal ini ditegaskan dua ekonom Enny Sri Hartati dan Hidayat Syarief dalam rapat dengar pendapat umum Badan Anggaran DPR RI, Rabu (6/6). Keduanya bersepakat bahwa DAK yang jumlahnya tidak sedikiti harus diserahkan pengelolaannya kepada Pemda untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"DAK yang diberikan kepada Pemda cukup besar, namun tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, program DAK paling banyak ditentukan pusat. Akibantnya terjadi missleading antara pusat dan daerah," terang Enny.
Dia mencontohkan pemberian DAK di NTT. Kata dia, NTT dengan potensi peternakan sapi dan kelautannya, justru diberikan DAK yang tidak menyentuh dua sektor tersebut. Padahal, jika pengelolaan DAK diberikan ke Pemda, pasti lebih optimal karena akan tepat sasaran.
"Daerah lebih tahu potensinya apa, sehingga harusnya pengelolaan DAK diberikan ke Pemda, dengan pengawasan pusat. Caranya pusat memberikan target ke daerah misalnya NTT, ditarget harus mensuplai daging sapi dan hasil perikanannya ke seluruh wilayah NTT khususnya serta Indonesia umumnya," bebernya.
Sementara Hidayat yang juga guru besar di IPB ini membandingkan pemberian DAK zaman orde baru dengan era reformasi. "Kalau dulu (orba), DAK hanya untuk tiga sektor saja dan khusus untuk daerah yang fiskalnya rendah. Sekarang malah ke 19 provinsi, jadinya malah sistem jatah-jatahan dan tidak fokus lagi," ungkapnya.
Dia menyarankan Banggar dan pemerintah untuk selektif dalam pemberian DAK. Bagi daerah yang kemampuan fiskalnya lebih besar, jangan diberi DAK. "Harus luruskan kembali maksud dan tujuan pemberian DAK. Tujuan DAK bukan bagi-bagi uang ke daerah, melainkan membantu pemda dalam memperbaiki infrastruktur dan mendongkrak sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jero Wacik Dorong IPP bertenaga Alternatif
Redaktur : Tim Redaksi