DEPOK - Adanya rencana pemerintah untuk memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh siswa miskin di Indonesia, ternyata tak dibarengi dengan data akurat. Hal ini pula yang menjadi kendala daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua, James Modouw, mengatakan, keakuratan data dari kabupaten/kota di Papua terkadang meleset kondisi sebenarnya. Akibatnya, Pemprov Papua pun sering melakukan verifikasi terhadap data yang masuk.
"Kami minta kabupaten kirim data dan lakukan verifikasi. Lantas, kami hitung dan cek data ulang lalu kami kirim ke Kementerian untuk dimasukkan program. Tapi kami rasakan kuota selalu tidak mencukupi. Paling hanya 50 persen siswa miskin yang memperoleh BSM dari seluruh jumlah total siswa miskin di Papua," ungkap James di acara Rembuk Nasional Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Sawangan, Depok, Selasa (28/2).
Keluhan serupa juga disampaikan Sekretaris Disdikpora NTT, Yohanes Mau. Menurutnya, pihaknya sering terkendala dalam memverifikasi data siswa miskin.
Sama halnya dengan Papua, keakuratan data siswa miskin atau sekolah miskin terkadang tidak dikuasai oleh masing-masing kepala dinas kabupaten/kota di NTT. Oleh karena itu, tak jarang masalah verifikasi ini lebih diamanahkan kepada kepala sekolah, mengingat hanya Kepsek yang mengetahui kondisi sekolahnya.
Dari hasil verifikasi data yang diberikan oleh Kepsek tersebut, nantinya akan diserahkan ke provinsi yang kemudian akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). "Hanya kepala sekolah yang dapat mengetahui secara persis sekolah atau peserta didik yang tidak mampu atau tidak," imbuhnya.
Lebih jauh Yohanes menambahkan, jumlah siswa miskin di seluruh daerah termasuk NTT dipastikan melebihi jumlah anggaran tahun berjalan. "Kami selain dari APBN, menyediakan beasiswa dari APBD. Maka dari itu, nantinya BSM tersebut akan ditransfer dengan cara yang sama sesuai dengan petunjuk penyalurannya dan lain-lain yang ditetapkan oleh kementerian," imbuhnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres Minta Anggaran Pendidikan Tidak Diganggu
Redaktur : Tim Redaksi