JAKARTA -- Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10), dijadikan ajang bagi 197 kabupaten/kota untuk menumpahkan unek-uneknya terkait program pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Sebanyak 197 kabupaten/kota itu menyatakan ketidaksanggupannya jika harus menyelesaikan pembuatan e-KTP akhir 2011, dengan total 59 juta e-KTP.
Pasalnya, hingga kemarin dari 2348 kecamatan, baru 1786 kecamatan yang sudah memulai pelayanan pembuatan e-KTPPemprov Sumut termasuk yang minta waktu hingga April 2012
BACA JUGA: e-KTP di Daerah Masih Sarat Masalah
Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen yang hadir di acara itu, mengatakan, hingga saat ini belum seluruh peralatan pembuatan e-KTP tiba di lokasiBACA JUGA: Pernah Lihat Dahlan Tidur di Tumpukan Koran
Yakni Kabupaten Labuhan Batu, ditulis Labuan Batu, alias kurang huruf h.Hasiholan mengaku sudah mengumpulkan 33 kabupaten/kota di Sumut, yang mayoritas mengalami hambatan tersebut
Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, mengaku masalah belum datangnya semua peralatan, juga terjadi di daerahnya
BACA JUGA: Sukses di PLN, SBY Percayakan BUMN
Yang sudah datang pun, datangnya telatMestinya 15 Agustus, baru tiba 5 September"Baru 50 hingga 60 persen yang sampaiBaru cukup untuk satu kecamatan satu alatTapi 15 persen wajib KTP sudah terlayani," ujar Kadis Dukcapil Tapsel, Dalih Harahap, saat mendampingi Syahrul.Dari Aceh juga mengeluhkan belum lengkapnya alatSedang Nunukan, Kaltim, alat baru ada di 7 kecamatanPendamping juga sudah dikirim konsorsium PNRI, sebagai rekanan proyek iniTapi, blangko belum datang, sehingga petugas tetap tak bisa kerja.
Problem di Pekanbaru, peralatan mengalami kerusakanDitunggu 10 hari, tapi belum juga ada perbaikan atau penggantinyaHal lain yang dikeluhkan, tidak ada charger baterai kamera.
Mendagri Gamawan Fauzi saat memberikan kata sambutan, mengaku sudah menerima keluhan dari daerah, yang minta pengunduran target penyelesaian April 2012Para bupati/walikota, kata Gamawan, menyatakan sanggup menyelesaikan jika diberi tenggat Maret atau April 2012"Tapi dengan catatan, alat juga ditambahNah, saya sudah minta ke kemenkeu, karena ini toh proyek multiyearSaya tak janji, tapi saya terus berusaha maksimal (agar bisa disetujui mundur April 2012, red)," ujar Gamawan.
Gamawan menyimpulkan, sebenarnya sumber persoalan bukan di pemerintah pusat atau di pemdaTapi, terletak pada konsorsium PNRI yang tidak mampu mengirim peralatan tepat waktuDalam kesempatan itu, Gamawan berkali-kali mengingatkan PNRI agar tidak lagi main-main.
"Jangan main-main lagiKalau tidak, akhir tahun saya kenakan pinalti," ancam GamawanSebelum Gamawan pidato, Rakornas yang juga dihadiri konsorsium PNRI itu, menyepakati sejumlah halAntara lain, sejumlah daerah yang belum banyak membuat e-KTP, menggenjot dengan menambah jam pelayanan dari 10 hingga 14 jam setiap harinya.
Disepakati pula, PNRI harus sudah melengkapi peralatan paling lambat 5 November 2011PNRI juga harus cepat mengganti alat yang rusak, termasuk mengantisipasi charger kamera yang hanya mampu aktif empat jam(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nonton Bareng Pengumuman Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi