jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan, bekerja lebih keras guna mempercepat pembangunan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebab pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk yang bermukim di perbatasan negara.
BACA JUGA: Selamat Ulang Tahun Jenderal Moeldoko....
“Indonesia mesti maju dan makmur bersama, bukan maju dan makmur sendiri-sendiri,” ujar Marwan, Rabu (8/7).
Menurut Marwan, untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pemda harus diberi dukungan program dan politik anggaran yang lebih besar. Selain itu, juga perlu sosialisasi lebih masif terkait strategi percepatan pembangunan kepada seluruh lapisan dan komponen masyarakat, terutama pihak swasta atau investor.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Sebut Kerja Mensesneg Amatiran
“Sosialisasi ini penting agar investor mau terlibat secara aktif membangun dan mengelola wilayah perbatasan negara secara bersama-sama,” ujar Marwan.
Menteri yang berasal dari PKB ini mengatakan, lokus pembangunan kawasan perbatasan berada pada lokasi prioritas atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada tahun 2015 terdapat 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota.
BACA JUGA: Setneg Era Soeharto dan SBY Nyaris Tanpa Salah, Zaman Jokowi? Memalukan
Dari 187 lokasi prioritas tersebut, sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan darat, dan 4 kecamatan memiliki perbatasan darat dan laut. Sedangkan jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga lebih dari 1.700 desa/kelurahan.
Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat memprehatinkan. Hampir 20 persen desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal GSM. Sementara 45 persen lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik.
“Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekadar untuk berkirim surat. Hal ini terlihat dari lebih dari 80 persen jumlah desa-desa di perbatasan kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi," ujar Marwan.
Selain itu, ketersediaan pelayanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, juga masih sangat rendah. Data menunjukkan, sekitar 80 persen desa-desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90 persen tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Bahkan untuk pelayanan tingkat desa seperti Poskesdes dan Polindes, masih perlu ditingkatkan.
“Pembangunan kawasan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan akan menjadikan kawasan yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Dengan sinergi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan," kata Marwan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Benda Mencurigakan di Rumah Penyidik KPK Itu bukan Bom, Namun...
Redaktur : Tim Redaksi