jpnn.com - JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mempertanyakan sumber pendanaan gaji honorer kategori dua (K2) di daerah. Pasalnya, sumber gajinya bukan dari APBD atau APBN.
"Kami merasa aneh saja ketika daerah ngotot memperjuangkan honorer K2-nya. Padahal yang diperjuangkan ratusan sampai ribuan honorer per satu daerah saja," kata Kabid Pengadaan Aparatur KemenPAN-RB Diah Faraz saat saat menerima DPRD Kab Bantul, Senin (24/11).
BACA JUGA: Kesejahteraan di Perbatasan Lebih Penting Ketimbang Urusan KTP
Jika satu wilayah bisa mempunyai lebih 200 honorer, Diah mengaku, tidak habis pikir dengan sumber gajinya. Sebab, ini justru akan menyulitkan daerah karena harus membayar honorernya.
"Saya dapat info mereka bayar dari dana BOS. Itu dana BOS sebenarnya untuk siswa dan operasional sekolah. Kalau harus bayar gaji honorer, kasihan siswanya," ujarnya.
BACA JUGA: Ini Jawaban Jaksa Agung Baru soal Tudingan Miskin Prestasi
Itu sebabnya pemda diminta melakukan verifikasi dan validasi honorer K2 sedetil-sedetilnya sesuai format KemenPAN-RB untuk mengecek kebenaran datanya. Karena sebagian besar data yang diberikan daerah itu tidak masuk akal. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Prasetyo: Surya Paloh bukan Ketum Saya Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Diklaim Bakal Merapat ke Gerbong Interpelasi
Redaktur : Tim Redaksi