jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta seluruh Gubernur untuk mulai memberlakukan perizinan one stop service alias pelayanan satu pintu untuk membuka investasi lebih besar bagi pembangunan daerah. Jika tidak, Presiden siap menghentikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di daerah.
"Mulai tahun depan kita berikan waktu setahun. Setelah itu sudah tidak ada waktu lagi, daerah kabupaten/kota yang belum mempunya one stop service, bisa nanti DAKnya kita hilangkan. Kita stopkan DAKnya. Ini politik anggaran. Bisa saja, hitungan DAUnya dikurangi," tegas Presiden depan para gubernur dalam pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
BACA JUGA: Menteri Susi Jalin Hubungan dengan Dubes Norwegia
Menurut Presiden saat ini sudah cukup banyak provinsi, kabupaten/kota yang mempersiapkan one stop service. Ia tidak merinci daerah-daerah yang dimaksud. Oleh karena itu Presiden mengingatkan kembali para gubernur agar menyampaikan pada bupati dan walikota mempersiapkan hal tersebut dengan matang.
Presiden menyatakan, jika investasi untuk pembangunan terhambat karena masalah birokrasi akan sulit bagi daerah untuk dapat berkembang dengan APBD yang terbatas.
BACA JUGA: Berkas Lengkap, Romi Herton dan Istrinya Segera Jalani Persidangan
"Ingatkan semua bahwa wajib punya one stop service. Karena kita akan mulai promosi besar-besaran mengenai investasi. Kita harus sadar, bahwa APBN kita sangat limit sekali. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses pembangunan adalah investasi," tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Forum Honorer Anggap Kebijakan Moratorium CPNS Tidak Jelas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Kepala BKD Tolak Moratorium CPNS
Redaktur : Tim Redaksi