jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan moratorium CPNS mulai tahun depan dipertanyakan Forum Honorer Indonesia (FHI). Pasalnya, kebijakan tersebut menimbulkan keresahan terutama bagi para honorer.
"Keresahan ini sangat beralasan karena para honorer menganggap tidak ada peluang untuk diangkat. Mereka kecewa karena pengabdian terhadap bangsa dan negara ini sia-sia," kata Eko Imam Suryanto, Sekjend Dewan Presidium FHI, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11).
BACA JUGA: Sejumlah Kepala BKD Tolak Moratorium CPNS
Jika mengacu pada kebijakan sebelumnya, lanjut Eko, MenPAN-RB harus tahu ada kebijakan tentang honorer yang masih berproses. Yaitu honorer kategori dua (K2) yang sudah lulus tapi banyak belum keluar NIP, honorer K2 yang belum lulus tapi sudah diverval dan menunggu kebijakan lebih lanjut.
"Kami minta Bapak Menteri lebih memperjelas kebijakan moratorium ini. Apa sebenarnya tujuan moratorium, apakah untuk zero growth terhadap jumlah pegawai atau untuk minus growth," terangnya.
BACA JUGA: Ketua MPR Yakin Dua Pekan Lagi Kisruh DPR Berakhir
Jika zero growth, tambahnya, tetap harus ada rekrutmen CPNS untuk mengganti jumlah PNS yang pensiun. Jika ini yang diharapkan FHI meminta agar penggantian diprioritaskan dari honorer. Karena setelah dihitung, jika asumsinya ada 130 ribu PNS yang pensiun, maka selama lima tahun tenaga honorer K2 akan selesai diangkat semua.
"Jika kebijakan moratorium adalah sasarannya minus growth, pemerintah harus menyiapkan solusi bagi para honorer yang selama ini sudah mengabdi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Arsyad Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunjuk Jaksa Agung yang Mampu Imbangi KPK
Redaktur : Tim Redaksi