Daftar Negatif Investasi Segera Direvisi

JAKARTA - Pemerintah memastikan segera merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada tahun 2013. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Terlebih pada tahun 2015 nanti, Indonesia akan masuk ke Asean Community.

"Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan daya saing. Kita akan bahas lagi DNI," ucap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat mengelar jumpa pers usai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (13/2).

Selain itu, kata Hatta, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini sedang meminta saran dari kementerian terkait untuk merevisi DNI. Tujuannya, agar ada standar pembatasan investasi oleh masing-masing kementerian.

"Semua yang berkaitan investasi sudah diatur dalam UU penanaman modal. Kalau semua sektor kementerian membatasi maksimum investasi, maka DNI kita akan terbentur, karena DNI lebih rendah statusnya dari UU," jelas Hatta.

Di tempat sama Kepala BKPM Chatib Basri menambahkan, revisi DNI ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional dan membuat iklim investasi lebih baik. Dengan demikian target investasi baru sebesar  Rp 390 triliun bisa tercapai. "Rencananya dalam tahun ini selesai atau pertengahan tahun seharusnya sudah bisa selesai," harapnya.

Chatib memastikan revisi DNI itu dilakukan dengan melindungi kepentingan nasional, terutama bagi sektor UKM agar tetap mampu bersaing dengan investor asing. "Kalau asing masuk ke sini bukan berarti tidak ada ruang bagi orang Indonesia, karena ada sektor yang memang harus kita protect," ujarnya.

Nantinya, revisi DNI ini dapat dilakukan dengan memberikan beberapa persyaratan tertentu, agar investasi dapat menyebar ke wilayah timur Indonesia dan melindungi pasar tradisional.  "Misalnya ritel itu tidak boleh untuk asing, kecuali luas lantainya 2000  meter, sehingga dia akan bersaing dengan perusahaan ritel yang besar di negara kita, tapi tidak akan ke tradisional," pungkasnya. (chi/jpnn)