Puluhan perusahaan ternama dunia, seperti Apple, Nike, Adidas, Uniqlo dan Skechers diketahui memiliki pemasok yang telah memperkerjakan warga minoritas Muslim di Tiongkok secara paksa. Inilah laporan terbaru dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI). PBB mengatakan lebih dari 1 juta warga Uyghur ditahan di provinsi Xinjiang Laporan ASPI mengatakan ribuan warga Uyghur telah dipaksa kerja di sejumlah pabrik di Tiongkok Pemerintah Tiongkok telah menepis tuduhan penyiksaan terhadap umat Muslim di Tiongkok

BACA JUGA: Perangi Virus Corona, Pemerintah Chile Bakal Berguru ke Tiongkok

Dengan menggunakan dokumentasi dalam Bahasa Tiongkok yang bisa diakses publik, serta citra satelit, pelaporan media, dan penelitian akademis, laporan berjudul 'Uyghurs for Sale' mengidentifikasi 83 merek yang memiliki kaitan dengan pabrik-pabrik di Tiongkok, di mana warga Uyghur bekerja dalam kondisi dipaksa.

Laporan tersebut menyebutkan 80.000 pekerja Uyghur telah dipindahkan dari Xinjiang antara tahun 2017 dan 2019, dengan disebutkan mereka telah "dibeli" dan "dijual" oleh pemerintah dan broker komersial.

BACA JUGA: Mahasiswa Asal Tiongkok Positif Corona di Brisbane, Empat Kasus Baru di NSW

"Pejabat dan makelar menerima uang untuk setiap orang Uyghur yang bisa mereka kirim. Perusahaan penerima mendapat uang tunai dari setiap orang Uyghur yang mereka ambil," kata Vicky Xu, peneliti ASPI dan penulis utama laporan tersebut.

"Semua yang terlibat dalam pemindahan ini mendapat keuntungan, kecuali pekerja Uyghur."

BACA JUGA: Tiongkok Hukum Pejabat Daerah yang Tak Becus Menangani Virus Corona

Lebih dari satu juta warga Uyghur, Kazakh dan etnis minoritas Muslim lainnya dilaporkan telah ditahan di sebuah pusat pelatihan, sebutan dari Partai Komunis, meski PBB menyebutnya pusat pendidikan ulang.

Sejumlah pengamat mengatakan penahanan orang berdasarkan agamanya ini kemungkinan menjadi yang terbesar sejak peristiwa 'Holocaust', yang dialami umat Yahudi. Photo: Foto satelit dari sejumlah lokasi yang menjadi pusat pendidikan ulang warga Uyghur. (Foto: ABC News)

  Diangkut dengan kereta secara terpisah

Laporan ASPI menyebutkan "pekerja Uyghur sering diangkut melintasi Tiongkok dengan kereta api khusus yang terpisah" dengan diawasi ketat oleh pihak otoritas dan para bos pabrik.

"Tujuan dari pemindahan tenaga kerja ini bersifat politis," kata Vicky, terutama ditujukan untuk "membuat mereka meninggalkan budaya dan identitas uniknya".

"Di pabrik-pabrik ini, mereka terus mendapat pendidikan dan studi Mandarin yang terorganisir, serta program indoktrinasi."

ASPI melaporkan O-Film, perusahaan yang memproduksi kamera selfie untuk Apple, Huawei, Lenovo dan Samsung, memiliki 700 pekerja Uyghur yang dipindahkan dari Xinjiang dan dipaksa untuk "secara bertahap mengubah ideologi mereka" dan "memahami keberkahan yang diberikan oleh Partai Komunis".

CEO Apple Tim Cook pernah mengunjungi pabrik perusahaan tersebut di Guangzhou bulan Desember 2017, dan menurut ASPI saat itu Tim memuji "pendekatan manusiawi terhadap karyawan".

Sebuah pernyataan yang diberikan kepada ABC mengatakan, "Apple berusaha memastikan bahwa setiap orang dalam rantai pemasok diperlakukan dengan penuh martabat dan dihormati, yang layak mereka terima."

"Kami belum melihat laporan ini, tapi kami bekerja sama dengan semua pemasok kami untuk memastikan mereka menerapkan standar tinggi kami." 'Hentikan membesar-besarkan masalah Xinjiang' Photo: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian memberikan tanggapan soal temuan lembaga ASPI soal kerja paksa, Selasa (2/03/2020). (Supplied)

ABC telah meminta komentar dari Kementerian Luar Negeri Cina tentang laporan ASPI, tapi mereka belum memberikan tanggapan hingga laporan ini dimuat.

Tetapi juru bicara kementerian Zhao Lijian menanggapi tuduhan ini dalam sebuah konferensi pers, dengan mengatakan laporan ini "tidak memiliki dasar" dan mengatakan kepada media Australia untuk "berhenti membahas masalah terkait Xinjiang".

"Ini hanyalah satu lagi tuduhan palsu dan bias terhadap Xinjiang oleh institusi ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada gerakan anti-Tiongkok di Amerika Serikat dan menodai langkah-langkah anti-terorisme dan deradikalisasi Tiongkok di Xinjiang," kata Zhao.

Ia menambahkan "semua pelajar yang menerima pendidikan dan pelatihan untuk tujuan deradikalisasi telah lulus, mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan dibantu Pemerintah dan menjalani kehidupan yang bahagia".

Namun Tiongkok belum memberikan bukti dan kelompok-kelompok hak asasi manusia meragukan pernyataan itu.

Zhao juga menuduh jika lembaga ASPI telah menerima dana dari Departemen Luar Negeri AS dan mengatakan mereka "antusias tentang menggoreng dan membuat topik anti-Tiongkok menjadi sensasional". Bisnis Cina merasa melakukan hal yang 'positif' Photo: Terjemahan dari sebuah iklan online yang mengklaim pekerja dari Xinjiang siap dipesan dan dikirim. (Australian Strategic Policy Institute)

Tiongkok hanya satu dari sedikit negara yang belum meratifikasi Konvensi Kerja Paksa milik Organisasi Buruh Internasional.

Menurut organisasi pengawas 'Global Slavery Index', kerja paksa lazim untuk kegiatan "produksi barang-barang murah padat karya, barang-barang murah untuk ekspor" dari Tiongkok.

Partai Komunis yang berkuasa membantah umat Muslim ditahan secara massal.

Duta besar Tiongkok untuk Australia tahun lalu menolak laporan berita di negara-negara barat sebagai "berita palsu".

Vicky menegaskan bahwa banyak informasi yang dimuat di laporan ASPI berasal dari media berbahasa Mandarin yang tersedia untuk umum.

"Pabrik-pabrik dan media di Tiongkok merasa pemindahan warga Uyghur dan bekerja di bawah kondisi dan manajemen semi militer sebagai hal yang positif," katanya.

"Mereka tidak tahu seberapa buruk hal ini dilihat di seluruh dunia." Photo: Amerika Serikat telah menuding perlakuan Tiongkok kepada warga Uyghur sebagai sebuah pelanggaran HAM terbesar. (Reuters: Murad Sezer)

Presiden produsen HYP yang berbasis di provinsi Anhui, yang mengklaim memasok merek olahraga Fila, Adidas, Puma dan Nike, mengatakan kepada media lokal bahwa ia memilih pekerja Xinjiang karena "meskipun kualitas pekerja Korea Utara baik, saya enggan menghabiskan uang untuk pekerja asing ", demikian dikutip dari laporan ASPI.

Tahun lalu, ABC melaporkan merek pakaian Jepang, Muji dan Uniqlo, mengiklankan produk "katun dari Xinjiang," meskipun ada kekhawatiran soal kerja paksa. Keduanya juga disebutkan dalam laporan ASPI.

Beberapa merek lain yang disebutkan, termasuk Abercrombie & Fitch, yang kemudian mengakhiri hubungan mereka dengan pemasok yang dituduh menggunakan kerja paksa.

Artikel ini dirangkum dari laporan aslinya dalam Bahasa Inggris yang bisa dibaca disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Iran Jadi Pusat Baru Mewabahnya Virus Corona di Luar Tiongkok