JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan bertemu Menteri Pertanian Suswono pada pukul 11.00 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2). Pertemuan ini direncanakan SBY, setelah mencuat kasus dugaan korupsi dalam proyek pengurusan daging impor di Kementerian Pertanian. Dalam kasus itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suswono dan Luthfi sama-sama berasal dari PKS.
"Saya akan memangil Mentan Suswono setelah kembali dari luar negeri. Sama seperti dulu saat menteri aktif Andi Mallarangeng juga saya panggil. Secara tertulis akan saya mintakan pegangan saya, apa yang disampaikan menteri aktif dan yang disampaikan kepada lembaga penegak hukum," kata SBY di Jeddah, Senin pekan lalu (4/2).
Seperti diketahui, dugaan proyek daging impor menjadi bancakan PKS di Kementan sudah tersiar sejak dua tahun terakhir. Namun, isu itu baru dapat terungkap setelah KPK menangkap empat orang yang diduga akan menyuap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Luthfi yang juga anggota DPR Komisi I disebut-sebut menggunakan otoritasnya untuk mengamankan proyek-proyek impor daging sapi. Apalagi, komisinya sama sekali tidak bermitra kerja dengan Kementan.
Luthfi pun setelah dijadikan tersangka mengaku pernah membahas masalah kuota daging dengan Suswono.
Menurut kuasa hukum Luthfi, M Assegaf pembicaraan mengenai kuota daging sapi tersebut terkait diskusi atau seminar yang akan diadakan Kementerian Pertanian (Kemtan).
"Pernah dibicarakan mengenai seminar atau diskusi mengenai kuota daging. Sebab, informasi yang diterima Suswono dengan persatuan pengusaha itu berbeda," kata Assegaf ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (12/2) kemarin.
Assegaf menjelaskan bahwa kapasitas Luthfi Hasan sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu mendorong berdasarkan masukan dari masyarakat perihal daging.
"Luthfi prihatin dengan beredarnya daging tikus, daging babi sementara menterinya PKS. Dia mendorong jangan sampai kita (PKS) yang dipermalukan karena kan menterinya dari PKS, partai Islam," ungkap Assegaf.
Meski demikian, pada akhirnya Luthfi kini telah dijerat KPK dan mendekam di Rutan Guntur milik Pomdam Jaya. Ia diduga menerima suap senilai Rp 1 miliar dari PT Indoguna karena membantu perusahaan itu mendapatkan proyek kuota impor daging sapi tahun 2013.(flo/jpnn)
"Saya akan memangil Mentan Suswono setelah kembali dari luar negeri. Sama seperti dulu saat menteri aktif Andi Mallarangeng juga saya panggil. Secara tertulis akan saya mintakan pegangan saya, apa yang disampaikan menteri aktif dan yang disampaikan kepada lembaga penegak hukum," kata SBY di Jeddah, Senin pekan lalu (4/2).
Seperti diketahui, dugaan proyek daging impor menjadi bancakan PKS di Kementan sudah tersiar sejak dua tahun terakhir. Namun, isu itu baru dapat terungkap setelah KPK menangkap empat orang yang diduga akan menyuap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Luthfi yang juga anggota DPR Komisi I disebut-sebut menggunakan otoritasnya untuk mengamankan proyek-proyek impor daging sapi. Apalagi, komisinya sama sekali tidak bermitra kerja dengan Kementan.
Luthfi pun setelah dijadikan tersangka mengaku pernah membahas masalah kuota daging dengan Suswono.
Menurut kuasa hukum Luthfi, M Assegaf pembicaraan mengenai kuota daging sapi tersebut terkait diskusi atau seminar yang akan diadakan Kementerian Pertanian (Kemtan).
"Pernah dibicarakan mengenai seminar atau diskusi mengenai kuota daging. Sebab, informasi yang diterima Suswono dengan persatuan pengusaha itu berbeda," kata Assegaf ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (12/2) kemarin.
Assegaf menjelaskan bahwa kapasitas Luthfi Hasan sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu mendorong berdasarkan masukan dari masyarakat perihal daging.
"Luthfi prihatin dengan beredarnya daging tikus, daging babi sementara menterinya PKS. Dia mendorong jangan sampai kita (PKS) yang dipermalukan karena kan menterinya dari PKS, partai Islam," ungkap Assegaf.
Meski demikian, pada akhirnya Luthfi kini telah dijerat KPK dan mendekam di Rutan Guntur milik Pomdam Jaya. Ia diduga menerima suap senilai Rp 1 miliar dari PT Indoguna karena membantu perusahaan itu mendapatkan proyek kuota impor daging sapi tahun 2013.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 110 Berdering, 15 Menit Harus Direspons
Redaktur : Tim Redaksi